INFO PUBLIK NEWS

Thursday, September 22, 2022

Hilangkan Kekerasan Disekolah

 


Oleh H. Ahdiat Gazali Rahman

Pemerhati Sosial Politik dan  Hukum

Tinggal di Amuntai.


Lahirnya UU perlindungan Anak yang diharapkan menghilangkan kekerasaan dalam pendidikan umumnya dan sekolah khususnya, tenyata belum mendapatkan menyadarkan mereka yang berada dalam pendidikan untuk tidak melakukan kekerasan terhadap anak, karena kekerasan  terhadap anak akan berakibat buruk pada anak, anak dikhawatirkan akan melakukan hal yang sama pada anak lain, yang pasti anak menjadi korban, bahkan terkadang hingga tewas.

Khalayak umum menganggap sekolah adalah lembaga resmi yang mengajarkan tentang Keilmuan, moral dan sebagi bekal hidup mereka kelak, sebagaimana Tujuan Pendidikan Nasional – Pendidikan merupakan pondasi untuk membangun kehidupan menjadi lebih baik melalui proses pembelajaran pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan.

Kegiatan tersebut dilakukan suatu individu dari satu generasi ke generasi lainnya. Sedangkan menurut UU No 20 Tahun 2003 Tentang sistem pendidikan nasional Pasal (3) mengatakan Tujuan Pendidikan …..…”bertujuan untuk berkembang nya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Jadi melihat rumusan diatas jelas bahwa mereka yang berada pada lembaga pendidikan adalah orang yang secara sadar untuk menjadi manusia yang beriman, berakhlak mulia, meliliki sehat jasmani dan rohani, ingin mendapatkan Ilmu, keterampilan, selalu kreatif, diharapkan kelak akan mandiri dalam bingkai Negara Indonesia dan mau bertanggungjawab.

Permasalahan.

Apakah mereka yang selama ini melakukan kekerasan pada peserta didik tidak sadar bahawa mereka yang mereka lakukan bukan hanya merugikan pada korban, pelaku, para tokoh dilembaga tersebut hingga pemerintah, tapi berdampak pada kelangsungan lembaga pendidikan itu sendiri, dengan berkurangnya jumlah peserta didik pada tahun berikutnya, atau diberikan sangsi tegas oleh pemerintah dengan menutup lembaga tersebut.

Pendidikan sangat tercoreng dengan adanya kekerasan, apakah harus lembaga pendidikan melibatkan lembaga hukum seperti polisi dalam proses pembelajarannya? Tentu tak mungkin jika itu terjadi, apakah dengan Regulasi saat ini mereka yang terlibat dalam pendidik belum mampu sadar?, atau para Insan pendidik dan tenaga pendidik serta peserta didik belum memahami makna yang diinginkan oleh Negara lewat regulasi khusus perlindungan pada anak ? , mereka hanya disibukkan dengan dengan berbagai tuntutan pekerjaan dan administrasi dalam mengejar untuk menjadi guru yang professional, sehingga lupa regulasi lain tentang hak anak.

Harapan 

Lahirnya undang Undang perlindungan anak diharapkan mampu memberikan perlindungan pada anak dilingkungan pendidikan terbebas dari kekerasaan, hal ini sesuai dengan UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK Pasal 9 ayat (1a) Setiap Anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan Kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain. Pasal 54 (1) Anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak Kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain. (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, aparat pemerintah, dan/atau Masyarakat. 

Pasal 23  (2) Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah mengawasi penyelenggaraan Perlindungan Anak. Pasal 59 ayat (1) Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan Perlindungan Khusus kepada Anak. Ayat (2) Perlindungan Khusus kepada Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada: i. Anak korban Kekerasan fisik dan/atau psikis; dan Pasal 76C Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak.

Jadi jelas sekali Pemerintah dan pemerintah daerah punya pungsi pengawasi pelaksanaan Perlindungan anak, dan bertanggungjawab untuk memberikan perlindungan pada anak dilembaga pendidikan. Lembaga pendidikan adalah perpanjangan tangan dari pemerintah daerah, sudah selayaknya ikut bertanggungjawab terhadap perlindungan anak dari kekerasan, sehingga jika terjadi kekerasan pada anak dilingkungan sekolah maka yang mendapat  sangsi pidana bukan hanya yang melakukan kekerasan tapi pada mereka yang melihat tapi tidak melakukan pencegahan yang dapat dikategorikan pembiaran, apalagi jika memberikan toleran terhadap kekerasaan pada anak, tindakan itu dianggap melanggar UU perlindungan anak khusunya pasal 76 C tersebut dan dapat dituntut sebagaiman bunyi  Pasal 80 (1).

Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76C, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah). Ayat (2) Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). ayat (3) Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Pendidikan kita sekarang adalah pendidikan modern bukan menganut sistem penjajah yang pernah dirasakan oleh sebagian bangsa kita saat itu, memang saat itu aturan semua ditegakkan dengan Hukum fisik, tidak mengerjakan PR diberi sangsi Hukum berdiri didepan kelas, melanggar aturan lain, berkuku panjang tangan dipukul, rambut panjang dipotong ditengah apel upacara. Hal itu sebaik dan seharusnya sudah ditinggalkan, pradikma pendidikan kita sudah berubah, yakni menjadikan manusia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Sehingga insan pendidik atau mereka yang berada dalam dunia pendidikan jika menemukan pelanggaran aturan atau tata tertib sekolah, terlebih dahulu diberikan pertanyaan apakah perbuatan itu sudah cocok/sejalan dengan agamanya, atau bertentangan.

Apakah bermoral atau melanggar moral, membawa kesehatan atau sebaliknya, secara keilmuan apa perbuatan itu sejalan atau berlawanan, perilaku membawa positif atau sebaliknya, bagaimana dengan Hukum Negara apakah sebuah tindakan itu dianggap melanggar aturan Negara, siapkah untuk bertanggungjawab.

Dan tidak perlu melakukan pemukulan  atau hukum badan lain yang dapat membawa terganggunya fisik atau psikis siswa. Lembaga pendidik hanya boleh memberikan penilaian terhadap perilaku peserta didik apakah baik, buruk, sedang, jika baik maka diberikan nilai baik dapat berhasil naik atau lulus, jika jelek diberikan penilaian dengan mengulang tahun berikutnya. 

Kesimpulan.

  1. Pradigma pendidikan sudah berubah, hukuman tidak perlu dan tidak boleh menyakiti fisik, fysikis  anak.

  2. Jangan toleran adanya kekerasan dilembaga pendidikan sekecil apapun, karena itu dapat mengundang sangsi hukuman pada pelaku, dan mereka yang mengetahui tapi tidak berbuat untuk mencegah kekerasan sebagimana bunyi pasal  Pasal 80 ayat (1), (2) dan (3).

  3. Sekolah/lembaga pendidikan hanya dapat memberikan hukuman administrasi lewat penilaian, apakah baik, sedang, buruk, berhasil, gagal, bagi peserta didiknya. Semoga bermanfaat


Sunday, September 18, 2022

Rekaman Lensa Liga 3 Zona Kalsel Grup C Perseam vs Barabai Fc


 

Amuntai - IPN . Perseam Amuntai berpesta gol melawan Barabai FC dilaga perdana Liga 3 Zona Kalsel Grup  C, di lapangan Pahlawan Amuntai pada Minggu (18/09/2022) sore. 

Pada babak pertama Perseam Amuntai mampu unggul 3-0 , dengan skor akhir 5-1. 

Gol Perseam dicetak Rendra  dimenit 26′, 36′ dan 56′, ditambah sepasang gol dari  Fauzan (42′) dan Minan (86′).

Sedangkan Barabai FC  memberikan gol balasan lewat kaki Yusup dimenit 72′.

Hasil ini membawa Perseam Amuntai memuncaki Grup C diatas Barabai FC dan Persepan Pagatan .

Pada Liga 3 Zona Kalsel ini bagi menjadi tiga grup dimana kompetisi kali ini menerapkan format kandang tandang. Lalu dua peringkat teratas akan lolos ke babak selanjutnya, kembali dibagi menjadi dua grup. 

Saturday, September 17, 2022

Residivis Asal Bajawit HSU Bawa 2 Ons Sabu-Sabu

 


Barabai - IPN. Seorang residivis yang baru menghirup udara bebas  , MS (37)    kembali berurusan dengan hukum karena kedapatan membawa 2 ons narkotika jenis sabu-sabu.

MS yang tercatat sebagai warga Desa Bajawit RT. 002, Kecamatan Amuntai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) ditangkap Satres Narkoba Polres Hulu Sungai Tengah (HST) pada  hari Jumat (16/9/2022) di kawasan pegunungan Meratus atau persisnya tepi jalan di Desa Bulayak, RT. 003, RW. 001, Kecamatan Hantakan, HST, Kalsel.


Tak hanya sabu-sabu seberat 2 ons , polisi juga mengamankan beberapa barang bukti lain seperti satu HP merek Vivo, tas selempang merek President dan satu unit mobil Honda Mobilio warna hitam mutiara plus STNK dengan Nopol DA 1290 PY.

KS2 Motivasi Pelajar MTs Al Insani dan Serahkan 50 Eksemplar Al Qur'an


Momen penyerahan 


TABALONG -IPN- Komunitas Sayang Sesama (KS2)  di bawah Yayasan Sayangi Sesama Tabalong  mengunjungi sekolah Islam swasta MTs Al Insani di Desa Teratau, Kecamatan Jaro Kabupaten Tabalong untuk menyerahkan bantuan 50 eksemplar Al Qur'an, Sabtu (17/9)


Kunjungan KS2  tersebut juga  memberikan motivasi belajar kepada 100 lebih pelajar yang menimba ilmu di MTs swasta tersebut. KS2 juga mengajak serta praktisi dan trainer Spiritual Emotional Freedom Tecnique atau SEFT, Kadarisman serta guru tajwid Al Qur'an ustadz H Fajaruddin Noor


"Selain menyerahkan 50 eksemplar Al Qur'an secara langsung kepada pengasuh MTs Ustad  Mansyur, kami juga mengajak trainer healing dan guru tajwid yang berpengalaman  sebagai hakim MTQ,". Jelas Ketua KS2 Tabalong, Erlina Effendi Ilas


Erlina mengatakan, 50 Alquran Asy Syifaa yang mereka serahkan merupakan Alquran Tahfidz  yang memudahkan buat dihafal oleh santri


"Alquran ini titipan umat dan orang-orang baik Tabalong. Kami berharap semoga kitab suci ini bermamfaat dan menjadi amal jariah bagi yang menyumbangkannya. Masih banyak pondok lain juga perlu Alquran yang sama, namun kita sama-sama usahakan secara bergantian," ujarnya.


Pengasuh MTs Al Insani, Ustadz Mansyur menyambut gembira sumbangan Alquran Tahfidz dari masyarakat Tabalong tersebut melalui KS2.  Pendakwah yang semula sedang sakit dan beristirahat di rumah tersebut tetap berhadir bergabung bersama dengan guru dan murid-muridnya menyambut kehadiran rombongan KS2.


"Alqura ini sangat bermanfaat bagi kami dan anak-anak yang sedang belajar di MTs ini. Semoga Allah limpahkan kebaikan kepada siapapun yang telah menjadi bagian dari keberadaan kitab suci ini," jelasnya.


Sumber: Rilis untuk Info Publik News 

Uploder: Tim 

Tuesday, September 13, 2022

Bupati Bisa Cegah Polarisasi Jebakan Politik Praktis Kepala Desa

 


Oleh: Kadarisman

(Pemerhati Politik Banua -

Tinggal di Tanjung, Tabalong)


Kehidupan bernegara dan berkonstitusi kerap terjadi distori dalam praktik berpemerintahan. Keterlibatan pihak-pihak penyelenggara pemerintahan di semua level yang tidak boleh bersinggungan dengan politik praktis terjadi. Mereka kemudian terseret arus politik kekuasaan yang kemudian memberi dampak buruk terhadap amanah kenegaraan dan substansi mengakselarasi kehidupan politik untuk menciptakan kebaikan bersama.


 


Di penyelenggara pemerintahan paling bawah, desa misalnya. Kerap kali kepala desa salah menempatkan dirinya dalam kafasitasnya sebagai penyelenggara pemerintah desa.  Sebagai sub sistem pemerintahan di atasnya, kepala desa sangat rawan dipengaruhi oleh aktor kekuasaan politik di atasnya. Rancak kepala desa ditarik atau menerjunkan diri dengan sadar untuk masuk ke dalam jebakan politik praktis.


Distorsi itu tercermin pada manuver Asosiasi Pemerintahan Desa  Indonesia (APDESI) baru-baru ini. ABDESI bermetamorfosa sebagai kendaraan dukung politik yang disodorkan atau yang datarik ke dalam pusaran politik kekuasaan. Publik masih ingat betapa para “pembakal”seluruh Indonesia telah gagal menerjemahkan hak politik dan aktivitas politik praktis  ketika mereka mendeklarasikan dukungan kepada Jokowi untuk  presiden tiga periode beberapa waktu lalu, sekalipun dukungan itu pada akhirnya layu sebelum berkembang. Rakyat menolak itu!


Publik menilai APDESI dengan kumpulan kepala desa di dalamnya mengangkangi UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Tidak hanya itu, manuver politik itu juga sekaligus menghianati mandat masyarakat desa  yang sama sekali tidak pernah memberikan kewenangan  kepada kepala desa untuk terlibat dalam transaksional politik praktis.


Apa yang terjadi di pusat juga terjadi di daerah. Gerakkan APDESI dan tentu saja kepala desa di dalamnya melakukan bargaining dan mentransformasikan diri sebagai kelompok kepentingan yang keluar dari khitah asosiasi itu sendiri. Fakta-fakta itu sangat sulit disangkal sekalipun juga sangat kasat mata. Pun demikian segelap-gelapnya malam, kilat di banyu jernih bagaimana hendak menutupinya.


Salah seorang kepala daerah di Banua, Bupati Tabalong Anang Syakhfiani, misalnya, mencoba menangkap situasi kasat mata itu. Sebagai bupati dua periode, dia paham apa dan bagaimana keadaan penyelenggera pemerintah desa di bawahnya. Sebagaimana dikutip oleh berbagai media, Anang Syakhfiani menyoroti pelibatan oknum kepala desa dalam aktivitas politik praktis. Fakta tersebut terjadi di daerah manapun di Kalsel dan Indonesia secara umum.


Harapannya, kepala desa bisa bekerja sesuai dengan tupoksinya  dan tidak menjadi bagian dari tim sukses, baik pada pilkada atau pun pileg.


Harapan itu tentu saja tidak berangkat dari ruang hampa. Keadaan itu tentu pasti terjadi walau tidak tampak ada. Namun apa yang tidak tampak bukan berarti tidak ada. Sebagai aktor politik berpengalaman, Anang Syakhfiani mencoba menerjemahkan realitas para bawahannya yang berpotensi menuju kondisi yang terpolarisasi.


Anang Syakhfiani mencoba menampilkan posisinya yang tidak lagi berkepentingan dalam pilkada 2024 yang mulai menghangat. Pun demikian, tak dapat dipungkiri dia tetap menjadi king maker dalam peta pilkda nanti mengingat modal politiknya dari angka popularitas dan elektabilitasnya masih nyata, dan itu hendak dilabuhkan kemana.


Kepala desa bukan saja tidak boleh terlibat dalam tim sukses yang saat  pilkada atau pileg dilangsungkan, namun juga tidak boleh di sepanjang pilkada dan pileg belum digelar. Melarang hanya di ketika pilkada atau pileg saja memberikan asumsi dan penafsiran lain boleh jika pilkada dan pileg belum masuk pada masa kampanye digelar. Akan ada pihak yang mengambil penafsiran itu sebagai pilihan jalan yang tidak bertentangan dengan arahan bupati, walaupun secara substansi hal itu tetap sebuah penistaan konstitusi.


Pun demikian, terlepas apapun penafsiran siapapun, setidaknya bupati mencoba tampil sebagai negarawan dan berdiri di tengah – tengah kontestasi demokrasi yang menjadi hajat rakyat Tabalong. Figur kenegarawanan Anang Syakhfiani di sepanjang masa pemerintahan tersisa yang dijalani akan diuji oleh publik. Masyarakat ingin kekuasaan yang tersisa tidak dijadikan untuk menyediakan panggung bagi pihak manapun yang berhasrat menawarkan kepemimpinan politik yang baik di masa mendatang.


Pilihan politik dan kecenderungan pelimpahan elektoral yang Anang Syakhfiani miliki adalah penantian buat aktor politik manapun yang hendak masuk dalam bursa pilkada 2024. Namun menjaga garis komando pemerintahan tersisa yang masih ada di tangannya  untuk tidak bermanuver pada politik praktis menjadi warisan demokrasi yang berharga pada masa mendatang sebagai pendidikan politik yang baik.


Publik menantikan pilihan sang bupati untuk bersama mereka berada posisi tengah agar kondisi sosial politik  tidak menciptakan polarisasi baik di kalangan birokrat ataupun penyelenggara pemerintahan desa secara imparsial dan kaffah.*

Friday, September 9, 2022

Wujud Kepedulian TNI dalam Membantu Meningkatkan Taraf Kesehatan Masyarakat


Meninjau program


AMUNTAI -IPN- Kodim 1001/HSU-BLG menggelar kegiatan TNI Manunggal Bangga Kencana Kesehatan Terpadu TA. 2022, sebagai wujud kepedulian TNI bersama instansi-instansi terkait serta seluruh komponen bangsa di Daerah khususnya BKKBN. Kamis(8/9/2022).

Bertempat di Aula Makodim 1001/HSU-BLG Jl. Basuki Rahmat No 12, Kec. Amuntai Tengah, Kab. Hulu Sungai Utara kegiatan ini dilaksanakan.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Komandan Kodim 1001/HSU-BLG Letkol Inf Dhuwi Hendradjaja, S.Sos,. M.I.Pol beserta PLT Bupati, Ketua DPRD Kab. HSU, Kepala BKKBN perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan, Ketua MUI, Kadis Kesehatan, Ketua Tim Penggerak PKK, Ketua BAZNAS, Ketua IBI Kab. HSU dan Ketua Persit Cab. 24 Kodim 1001/HSU-BLG.


Kegiatan ini digelar dalam usaha membantu meningkatkan taraf kesehatan masyarakat yang difokuskan pada pemberdayaan norma keluarga kecil sehat dan berkualitas serta sebagai upaya percepatan penurunan stunting salah satunya adalah pelayanan KB MKJP (Metode Kontrasepsi Jangka Panjang).


Komandan Kodim 1001/HSU-BLG Letkol Inf Dhuwi Hendradjaja, S.Sos,. M.I.Pol dalam sambutannya menyampaikan, "Program TNI Manunggal bangga kencana kesehatan terpadu yang digelar ini merupakan salah satu terobosan kepedulian TNI untuk bersama-sama memberikan solusi mengurangi beban pemerintah dalam mengatasi laju pertumbuhan penduduk" pungkasnya.


Kegiatan ini digelar semata-mata karena TNI memiliki kemampuan dan akses ke berbagai pihak namun penyelenggaraan program kemanunggalan tersebut sudah merupakan wujud komitmen panggilan moral TNI sebagai prajurit yang senantiasa peka terhadap kesulitan rakyat sekelilingnya.


Sumber: Pendim 1001 HSU untuk Info Publik News

Uploder:  Tim


Monday, September 5, 2022

Plt Bupati Kab.HSU Pimpin Rakor Bersama Terkait Rekayasa Lalin Angkutan Berat, Lalui Jalan HSU


Kegiatan rakor di Gedung Arsip Pemkab HSU 


AMUNTAI -IPN- Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) akhirnya memberikan respon terhadap adanya rekayasa arus lalu lintas angkutan berat yang dialihkan ke jalan nasional di Kabupaten HSU, dampak kerusakan jembatan Paringin di Kabupaten Balangan. 

Hal tersebut ditandai dengan digelarnya Rapat Koordinasi (Rakor) bersama seluruh unsur pimpinan daerah, TNI-Polri, anggota DPRD setempat, para camat, mahasiswa, LSM serta ketua Persatuan Kades se-HSU di ruang rapat gedung arsip lantai II Setda HSU. Senin (5/9/2022). 

Pelaksana Tugas (Plt) Bupati HSU Husairi  Abdi mengatakan, rakor ini dilakukan guna menindaklanjuti kesepakatan yang dilaksanakan di Kabupaten Balangan terkait tentang pengalihan arus lalu lintas ke Kabupaten HSU karena adanya perbaikan jembatan paringin.





"Jadi bagaimana kita mengantisipasi, seperti pengalihan arus beberapa waktu lalu jalan kita mengalami kerusakan" Jelas Husairi menyebutkan alasannya. 

Lebih lanjut, Ia berharap angkutan berat yang melintas di Kabupaten HSU dapat sesuai dengan ketentuan maksimum 8 ton, sehingga tidak merusak jalan.

Selain itu, dirinya juga meminta kepada Dinas PUPR HSU agar mendata dan mengecek kondisi jembatan yang dilewati kendaraan angkutan barang pada pengalihan arus kali ini.

"Jangan sampai ada hal yang tidak inginkan terjadi di jembatan kita di HSU" Imbuhnya. 

Adapun rakor kali ini menghasilkan beberapa poin kesepakatan diantaranya: 

1. Penindakan tegas terhadap kelebihan muatan yang tidak sesuai dengan kelas jalan kelas III (Max 8 Ton / Sumbu). dibuktikan dengan Surat Jalan / Delivery Order (DO) dari Perusahaan.

2. Penindakan pelanggaran angkutan barang akan dilakukan tindakan tegas oleh aparat yang terkait di Kabupaten Hulu Sungai Utara.

3. Pemasangan rambu lalu lintas sesuai status jalan dan jembatan dilaksanakan oleh masing masing yang berwenang untuk mempertegas tindakan hukum di lapangan. 

4. Agar PT Conch dapat menyesuaikan armada pengangkut muatan sesuai dengan Kelas Jalan yang dilalui dan mengangkut dengan kendaraan yang memiliki kapasitas angkutan maksimal 8500 kg sesuai dengan kir Kendaraan yang berlaku.

5. Jam operasional untuk angkutan semen Conch melewati Kabupaten Hulu Sungai Utara adalah dari Jam 21.00 wita s/d 05.00 wita.

6.Kendaraan angkutan tidak beriringan dan menjaga jarak agar tidak mengganggu kenyamanan pengguna jalan lain serta tidak memarkir kendaraan di bahu jalan.

7. Berita acara ini akan disosialisasikan selama 5 (lima) hari mulai tanggal 5 s/d 9 September 2022.

8. Penindakan terhadap pelanggar akan dimulai pada tanggal 10 September 2022.


Sumber: Diskominfosandihsu untuk Info Publik

Uploder: Tim

Sunday, September 4, 2022

Plt Bupati Kab.HSU serta Ribuan Warga dan Santri Ponpes Rahka Amuntai ikut Safari Dakwah bersama Ustaz UAS


UAS Saat Dakwah di hadapan ribuan warga dan santri Ponpes Rahka 



AMUNTAI -IPN- Ribuan santri dan masyarakat sambut kedatangan Ustadz Abdul Somad atau dikenal dengan UAS yang hadir di Pondok Pesantren Rasyidiah Khalidiyah (Rakha) Amuntai. Sabtu (3/9/2022) malam

Kedatangan UAS sendiri dalam rangka safari dakwah agenda "Tabligh Akbar" peringatan 1 Abad atau 100 tahun berdirinya Pondok Pesantren Rakha yang merupakan salah satu Ponpes tertua di Kalimantan.

Dari pantauan di lapangan yakni di halaman Kampus Sekolah Tinggi Ilmu Al'Quran (STIQ) Rakha Amuntai, disamping sambut ribuan santri dan masyarakat umum, kedatangan UAS juga disambut langsung oleh Pelaksana Tugas (Plt) Bupati HSU Husairi Abdi dan Ketua Umum Dewan Pengurus Yayasan Ponpes Rakha, KH Husin Naparin Lc. 

KH Husin Naparin mengaku bersyukur Ponpes Rakha dapat dikunjungi langsung UAS dalam kegiatan  Tabligh Akbar kali ini.

"Kita tentu sangat bersyukur dalam rangka peringatan satu abad Pondok Pesantren Rasyidiah Khalidiyah ini, kita dikunjungi Ustadz Abdul Somad" Ucapnya. 

Dirinya berharap kedatangan UAS ini dapat menjadi motivasi bagi para santri agar terus serius menuntut ilmu hingga dapat mengikuti jejak langkah kesuksesan para alumni sebelumnya. 

Seiring dengan itu, H Hasib Salim salah satu pembina yayasan Ponpes Rakha mengucapkan terimakasih untuk UAS dalam kesempatannya hadir mengisi tausiyah sekaligus membantu pengumpulan donasi untuk pembangunan masjid di Ponpes Rakha. 

"Pondok Pesantren ini berdiri pada tahun 1922, jadi pada tanggal 13 Oktober nanti bertepatan dengan 1 Abad berdirinya" Imbuhnya.









Adapun kedatangan UAS ini, turut hadir juga seluruh unsur Forkopimda dilingkungan Pemerintah Kabupaten HSU, para Habaib serta ulama.


Sumber: Diskominfosandihsu untuk Info Publik News

Uploder: Tim

Wednesday, August 31, 2022

Plt Bupati Kab.HSU Sambut Positif Peluncuran Tujuh Aplikasi Milik Diskominfosandi


Plt Bupati Husairi Abdi Lc, saat sambutan jelang peluncuran Tujuh Aplikasi Milik Diskominfosandi Kabupaten HSU.


AMUNTAI - Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian (Diskominsandi) Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU), resmi meluncurkan tujuh aplikasi yang terintegrasi melalui Portal Satu Data HSU di Mess Negara Dipa, Rabu (31/8/2022).


Peluncuran aplikasi tersebut secara resmi diluncurkan oleh Pelaksana Tugas (Plt) Bupati HSU, Husairi Abdi didampingi Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah HSU, Zakly Asswan, Kepala BPS dan Kepala BKPSDM.


Adapun tujuh aplikasi tersebut yakni, aplikasi Sistem Kepegawaian Online (SIKon), Sistem Informasi Presensi Pegawai (SIPP), Kinerja ASN, Satu Data HSU, HelpDesk, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), Srikandi.


"Hari ini (peluncuran tujuh aplikasi) atas kerjasama antara Diskominfosandi HSU dengan BKPSDM HSU serta didukung oleh Sekretariat Daerah HSU." ucap Kepala Diskominfosandi HSU, Adi Lesmana.


Menurutnya, kegiatan pelucuran tujuh aplikasi ini sebagai salah satu langkah komitmen Diskominfosandi dalam pembangunan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dilingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Hulu Sungai Utara.


Adi mengatakan, peluncuran tujuh aplikasi tersebut, tidak terlepas dari program pemerintah daerah dalam mewujudkan sistem yang terintegrasi melalui Portal HSU atau satu akun untuk semua layanan.


Selain meluncurkan sistem aplikasi yang terintegrasi melalui Portal HSU, mantan Kabag Humas dan Protokol Setda tersebut menyebut, pihaknya beberapa waktu lalu telah meluncurkan Jaringan Tetap Lokal (Jartaplok) sebagai pengembangan infrastruktur struktur jaringan menggunakan fiber optik.





Pj Sekda HSU Zakly Aswan, saat sambutan 


Sementara itu, Plt Bupati HSU, Husairi Abdi saat meresmikan tujuh aplikasi itu, menyambut positif dan memberikan apresisasi kepada Diskominfosandi dan BKPSDM dalam mendukung pembangunan SPBE di HSU.


"Pemerintah Kabupaten HSU telah mengeluarkan Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2021 tentang penerapan SPBE di Kabupaten HSU guna menciptakan pemerintahan yang terbuka, efektif dan efisien serta akuntabel." kata Husairi Abdi.


Di samping itu, Husairi juga berpesan, agar koordinasi dan kerjasama dalam membangun pemerintahan yang baik terutama dalam hal sistem terus ditingkatkan, serta tidak ada SKPD lagi yang membangun aplikasi secara sendiri-sendiri.


"Agar terkoordinir dengan baik untuk menciptakan layanan yang terintegrasi di Kabupaten HSU." pungkasnya.


Selain peluncuran aplikasi, kegiatan tersebut juga disejalankan dengan sosialisasi Sistem Kepegawaian Online dengan narasumber dari BKPSDM HSU.


Sumber: Diskominfosandihsu untuk Info Publik News

Uploder: Tim 

Dandim 1001 Letkol Inf Dhuwi Ikut Penghijauan di TPA Tebing Liring

 

Dandim 1001 Letkol Inf Dhuwi 

AMUNTAI -IPN- Penghijauan dengan menanam pohon, salah satu upaya untuk mencegah pemanasan global. Terkait hal tersebut, Selasa (30/8/2022), Kodim 1001 HSU/BLG dan Dinas Perumahan Permukaan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Hulu Sungai Utara, dan relawan lingkungan gelar aksi penanaman pohon.

Lokasi penghijauan dilaksanakan di Tempat Pembuangan Akhir Sampah Tebing Liring, di Kecamatan Amuntai Utara.

Tak hanya aksi tanam pohon diarea pembuangan sampah tersebut, namun kegiatan ini, juga dilaksanakan kegiatan bagi-bagi tanaman pohon pada warga sekitar TPA Tebing Liring.

Komandan Kodim 1001 Letkol Inf Dhuwi Hendradjaja, menyampaikan, isu lingkungan saat ini yakni pemanasan global, salah satu cara mengurangi efek tersebut, dengan melakukan aksi penghijauan dengan menanam pohon di lingkungan sekitar.

"Aksi penghijauan bersama ini adalah sebagai upaya membantu pemerintah daerah dalam melaksanakan gerakan Indonesia menanam pohon, menjaga dan melestarikan lingkungan hidup, serta mengurangi dampak pemanasan global," sampai perwira menengah pada wartawan koran ini.

Abituren Akmil Magelang tersebut juga berharap pada pelaksanaan menanam pohon kali ini, agar dilaksanakan dengan penuh semangat dan keikhlasan.







Agar lanjut dandim, apa yang dilakukan hari ini (nantinya), benar-benar bermanfaat bagi alam dan lingkungan kita serta anak cucu kita ke depan. "Jadi pohon sangat penting dalam siklus hidup. Maka mari jaga lingkungan dengan menanam pohon  di lingkungan masing-masing," imbaunya.

Dalam kegiatan ini juga dilaksanakan penyerahan bibit pohon secara simbolis, dan dilanjutkan dengan penanaman pohon. Alhamdulillah hingga kegiatan ini selesai dilaksanakan hingga pukul 11.00 wita semua bisa berjalan dengan lancar dan aman.

Penghijauan bertempat di TPA Tebing Liring Kecamatan Amuntai Utara, tersebut juga dijadikan unsur dari Polres HSU, KPH Kabupaten Balangan, pegawai TPA sampai dengan rekan dari relawan hijau.


Sumber: Info Publik News

Uploder: Tim