IPN – Papua. Permintaan
Gubernur Papua , Lukas Enembe kepada Presiden Joko Widodo untuk menarik
personel TNI dan Polri dari Kabupaten Nduga menjelang perayaan Natal 2018 dan
Tahun Baru 2019 langsung direspon Polri dan TNI.
Kepala Biro
Penerangan Masyarakat Divisi Humas Mabes Polri Brigadir Jenderal Dedi Prasetyo menyesalkan
permintaan dari Gubernur Papua. "Seharusnya
dia (Gubernur Papua) mendukung secara penuh keberadaan TNI-Polri yang ada di
Papua dalam rangka menciptakan suasana keamanan yang kondusif," ujar Dedi
Prasetyo di Markas Besar Polri, Jakarta Selatan, Jumat (21/12/2018) .
Namun kata Dedi, sampai saat ini pihaknya belum
berkomunikasi langsung dengan Gubernur Lukas perihal permintaanya tersebut.
Senada dengan
Polri, TNI pun menunjukan sikap yang sama. Kepala Dinas Penerangan Daerah
Militer XVII/Cenderawasih Kolonel Infanteri Muhammad Aidi menyatakan, ia tak
akan menarik pasukannya dari Nduga.
"Seruan
tersebut menunjukkan bahwa Gubernur Lukas tidak memahami tugas pokok dan
fungsinya sebagai pemimpin, pejabat, dan wakil rakyat," kata Aidi melalui
keterangan resmi, hari ini.
Aidi menyatakan
TNI-Polri datang bukan untuk menakuti rakyat, apalagi membunuh. "Rakyat dan
aparat TNI-Polri bisa merayakan Natal bersama dan tidak perlu merasa terganggu
atas kehadiran kami," ucap dia.
Sebelumnya Gubernur Lukas menyebut bahwa permintaan untuk
menarik semua pasukan TNI-Polri telah disetujui oleh pimpinan dan anggota DPRP,
MRP, tokoh gereja, adat, aktivis HAM, pemkab dan masyarakat Nduga.
"Kehadiran
personel TNI dan Polri di Nduga kurang tepat dengan waktu perayaan Natal yang
sudah dekat, sehingga ada baiknya ditarik dari Kabupaten Nduga. Masyarakat mau
merayakan Natal. Ini momen Natal, tidak boleh ada TNI dan Polri di sana,"
ucap Lukas.
