 |
| drg H Isnur Hatta MAP |
(Penulis merupakan akademisi perguruan tinggi terkemuka di Provinsi Kalimantan Selatan dan praktisi kesehatan )
Ambyaar, Berapa hari terakhir ini perhatian dan energi masyarakat tersedot oleh RUU HIP (Rancangan Undang Undang Haluan Ideologi Pancasila, betapa tidak ditengah RUWETNYA PANDEMI COVID-19 yang terus naik grafiknya, dengan manajemen penanganan yang terkesan tidak jelas arah kebijakannya.
Tiba-tiba DPR lewat hak inisiatifnya, diinisiasi fraksi PDIP sejak 12 Mei 2020 telah memasukkan RUU HIP dalam PROGRAM LEGISLASI PRIORITAS. tujuan awal ingin membuatkan dasar hukum yang lebih baik daripada sekedar Perpres untuk BPIP (Badan Pembinaan Ideologi Pancasila) namun dalam kenyataannya RUU HIP ini memunculkan banyak kontroversi sehingga membuat gaduh diruang publik.
Hal ini menunjukkan bagaimana sensitifitas dan skala prioritas yang dimiliki oleh wakil rakyat terkesan lebih mengedepankan kepentingan kelompok tertentu, jauh dari KEPENTINGAN RAKYAT SAAT INI, terkesan ada hidden agenda, tidak tampak upaya untuk mengentas rakyat dari belitan sosial ekonomi dan pandemi covid-19, beratnya beban rakyat, kian hari kian besar, bahkan tidak sedikit yang AMBYAAAR perekonomian dan kesehatannya.
AMBYAAAR dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti tercerai berai, terpisah, sesuatu yang telah rusak. meminjam istilah yang dipopulerkan oleh (alm) Didi Kempot, merupakan gambaran hati yang terluka dalam, demikian juga menyaksikan kondisi bangsa kita dimasa pandemi ini, bangsa ini berjalan empat bulan berjuang mengatasi covid-19.
Namum bukannya makin ringan kondisinya, kasus terkonfirmasi makin banyak, sementara perekonomian makin terpuruk, perilaku masyarakat masih banyak abai dengan kesehatan diri dan lingkungannya, tidak bermasker saat diluar rumah, tidak jaga jarak, berkerumun dikeramaian, tidak rutin CTPS. Disisi lain tenaga kesehatan makin besar tugas yang harus diselesaikan, bahkan beberapa jiwa nakes terus berjatuhan dalam perjuangan ini.
Tentu ini tidak cukup diselesaikan hanya dengan bekerja keras semua pihak, terutama pemerintah, harus jelas kebijakan yang diterapkan dari pusat hingga daerah. Penerapan NEW NORMAL harus memenuhi kaidah aturannya secara ketat mengikuti PROTOKOL KESEHATAN.
Banyak daerah latah menerapkannya dengan persiapan terkesan seadanya. Peran penting wakil rakyat sangat diperlukan dalam mengawasi jalannya kebijakan eksekutif serta menyempurnakan aturan yang kondusif untuk menyelesaikan semua ini, BUKAN HANYA SIBUK MEMBAHAS LEGISLASI YANG TIDAK JELAS,
Mestinya Wakil rakyat menunjukkan kepedulian lebih besar dalam penanganan pandemi Covid-19, sesuai dengan kewenangannya, bukan terjebak dalam masalah legislasi yang tidak jelas, membahas hal yang kontra produktif tentang Haluan Ideologi Pancasila yang sudah final.
Sebenarnya yang bermasalah dalam berideologi Pancasila bukan karena tidak ada peraturannya namun karena PANCASILA SEBAGAI KRISTALISASI NILAI-NILAI LUHUR BANGSA, MENJADI SUMBER DARI SEGALA SUMBER HUKUM DAN FALSAFAH HIDUP BANGSA TIDAK MENYATU DALAM DIRI hanya menjadi pemanis tampilan diri dan penyempurna hiasan kelompok seraya berkata.
"SAYA INDONESIA, SAYA PANCASILA," namun perilaku mencerminkan sebaliknya.
Saat ini yang diperlukan adalah tindakan nyata dalam membantu mengurai dan menyelesaikan rumitnya permasalahan rakyat disesuaikan dengan kemampuan dan kewenangan masing masing anak bangsa yang disinergikan hingga mampu memperbaiki, dan menuntaskan masalah sehingga menjadi bangsa yang kokoh, unggul dan berkepribadian Pancasila.
Permasalahan nyata yang dihadapi saat ini masih terus naiknya tren Covid 19. Harus lebih serius lagi kita selesaikan bersama dengan evaluasi menyeluruh dari hulu sampai hilirnya.
Partisipasi aktif masyarakat sebagai unsur utama belum tergali dan diberdayakan dengan maksimal, kebijakan promosi kesehatan sebagai salah satu hal penting belum rapi dikerjakan.
Mari kita berbenah bersama, memanfaatkan suluruh potensi yang ada untuk disinergikan. Jangan sampai berkepanjangan masalah Covid-19 ini seolah menjadi hal biasa, jumlah kasus terus meningkat karena kita tidak bersama serius berupaya. sesuai dengan tugas dan wewenang dan kemampuan kita. Jangan biarkan rakyat menunggu dengan ketidakpastian, hingga MEMBUAT AMBYAR SENDI-SENDI KEHIDUPAN. (*)
