 |
| Rapat kerja DPRD dan relawan damkar dan instansi terkait |
Amuntai – Komisi I dan Komisi II DPRD Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) menggelar rapat kerja guna membahas koordinasi penanganan kebakaran dan mekanisme pemutusan aliran listrik saat terjadi musibah kebakaran. Rapat berlangsung pada Rabu (1/7/2026) di Ruang Rapat Gedung Baru Lantai II DPRD HSU.
Rapat kerja tersebut menghadirkan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran (Satpol PP dan Damkar) Kabupaten Hulu Sungai Utara, PT PLN (Persero) ULP Amuntai, serta Predam (Perkumpulan Pemadam Kebakaran) Hulu Sungai Utara.
Pembahasan ini dilatarbelakangi oleh musibah kebakaran yang terjadi di Desa Panangkalaan, Kecamatan Amuntai Utara, yang mengakibatkan seorang relawan pemadam kebakaran meninggal dunia akibat tersengat aliran listrik saat menjalankan tugas kemanusiaan. Peristiwa tersebut menjadi perhatian serius DPRD HSU sebagai bahan evaluasi bersama agar kejadian serupa tidak kembali terulang.
Dalam rapat tersebut, DPRD menegaskan pentingnya membangun sistem koordinasi yang lebih cepat, terintegrasi, dan efektif antara relawan pemadam kebakaran, Satpol PP dan Damkar, serta PT PLN (Persero). Sinkronisasi komunikasi dinilai menjadi faktor utama dalam memastikan proses pemadaman berlangsung aman, khususnya terkait percepatan pemutusan aliran listrik di lokasi kebakaran.
Pihak PT PLN (Persero) ULP Amuntai menyampaikan bahwa percepatan pemutusan aliran listrik sangat bergantung pada informasi yang diterima dari lapangan. Oleh karena itu, diperlukan jalur komunikasi yang jelas serta kepastian mengenai pihak yang berwenang memberikan laporan kepada PLN agar tindakan pemadaman listrik dapat dilakukan secara cepat dan tepat.
Menanggapi hal tersebut, DPRD HSU menekankan bahwa mekanisme komunikasi harus disusun secara sistematis sehingga informasi dari lokasi kebakaran dapat segera diterima oleh petugas PLN. Dengan demikian, ketika relawan tiba di lokasi kejadian, kondisi jaringan listrik diharapkan sudah dalam keadaan aman sehingga tidak membahayakan keselamatan petugas maupun relawan yang melakukan pemadaman.
DPRD juga menilai hal ini menjadi pekerjaan rumah bagi Satpol PP dan Damkar untuk menginisiasi pembentukan pusat komunikasi terpadu yang menghubungkan relawan pemadam kebakaran dengan PT PLN. Sistem tersebut diharapkan mampu mempercepat alur penyampaian informasi pada saat kondisi darurat.
Selain itu, Teddy Anggota DPRD juga mengusulkan pelaksanaan bimbingan teknis (bimtek) secara bersama antara relawan pemadam kebakaran dan PT PLN. Melalui pelatihan tersebut, seluruh pihak diharapkan memiliki pemahaman yang sama mengenai prosedur penanganan kebakaran, mekanisme pengamanan instalasi kelistrikan, serta pola koordinasi yang harus dilakukan dalam situasi darurat.
Sementara itu, Ketua Predam HSU, Hanif menyampaikan harapan agar relawan memperoleh dukungan pemerintah dalam pengembangan sistem komunikasi berbasis frekuensi radio VHF melalui kerja sama dengan ORARI. Menurutnya, jaringan komunikasi khusus tersebut akan memberikan kepastian jalur komunikasi yang tetap berfungsi meskipun aliran listrik padam, bahkan dapat menjangkau wilayah yang lebih luas melalui jaringan repeater.
Hanif juga mengusulkan adanya pelatihan khusus secara massal bagi seluruh relawan pemadam kebakaran di Kabupaten Hulu Sungai Utara yang dibagi dalam empat zona, dengan menghadirkan instruktur dari tingkat pusat. Program tersebut diharapkan mampu meningkatkan kapasitas relawan dalam aspek keselamatan kerja, komunikasi darurat, serta koordinasi lintas instansi.
Menanggapi usulan tersebut, DPRD Kabupaten Hulu Sungai Utara menyatakan dukungannya terhadap penyediaan anggaran guna mendukung pengembangan sistem komunikasi serta peningkatan kapasitas relawan pemadam kebakaran. DPRD mendorong agar usulan tersebut dapat dimasukkan ke dalam program perangkat daerah terkait sehingga dapat dibahas lebih lanjut dalam proses penganggaran bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
Di akhir rapat, DPRD Kabupaten Hulu Sungai Utara menyampaikan belasungkawa yang mendalam atas gugurnya relawan pemadam kebakaran saat menjalankan tugas kemanusiaan dalam musibah kebakaran di Desa Panangkalaan. DPRD juga menyampaikan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh relawan pemadam kebakaran yang selama ini telah mengabdikan tenaga dan jiwa mereka untuk membantu masyarakat.
DPRD berharap seluruh hasil koordinasi dalam rapat kerja ini dapat segera ditindaklanjuti oleh instansi terkait melalui penyusunan prosedur operasional yang lebih terpadu, penguatan sistem komunikasi darurat, serta peningkatan sinergi antarinstansi. Langkah tersebut diharapkan mampu memberikan perlindungan yang lebih baik bagi para relawan sekaligus meningkatkan efektivitas penanganan kebakaran di Kabupaten Hulu Sungai Utara.
Sumber: Humas Bagian Persidangan dan Perundang-undangan Sekretariat DPRD HSU/IPN
Upload: Tim
