 |
| Pandangan fraksi Dewan |
Amuntai – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) menggelar Rapat Paripurna ke-12 Masa Sidang II Tahun 2026 dalam rangka penyampaian Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD terhadap Penjelasan Kepala Daerah atas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, Kamis (25/6/2026), di Ruang Rapat Paripurna Lantai II DPRD HSU.
Rapat paripurna diawali dengan menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya, kemudian dibuka secara resmi oleh Ketua DPRD Kabupaten Hulu Sungai Utara, H. Fadilah, SM, didampingi Wakil Ketua DPRD HSU, H. Ahmad Al Gifari, S.AP.
Rapat turut dihadiri para anggota DPRD HSU, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Wakil Bupati HSU Hero Setiawan, Sekretaris Daerah, Inspektur, Staf Ahli, para Asisten, Kepala Badan, Kepala Dinas, Kepala Bagian, serta sejumlah undangan lainnya.
Dalam sambutannya, Ketua DPRD HSU mempersilakan masing-masing fraksi untuk menyampaikan pandangan umum terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 secara bergantian.
Fraksi Partai Gerindra yang dibacakan oleh Hj. Erlyn Febrina, SE., M.AB., menyampaikan apresiasi atas penjelasan kepala daerah yang telah disampaikan pada rapat sebelumnya. Fraksi Gerindra menilai Raperda tersebut merupakan agenda wajib yang harus segera diselesaikan bersama sesuai ketentuan perundang-undangan.
Selain memberikan apresiasi atas keberhasilan Pemerintah Kabupaten HSU dalam mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Fraksi Gerindra mengingatkan bahwa masih terdapat berbagai persoalan yang perlu mendapat perhatian. Oleh karena itu, pembenahan internal harus terus dilakukan, termasuk optimalisasi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), peningkatan inovasi strategi pembangunan berkelanjutan, serta evaluasi program agar target pembangunan dan visi-misi kepala daerah dapat tercapai secara lebih optimal.
Selanjutnya, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang disampaikan oleh H. Rustam menekankan pentingnya evaluasi terhadap pengelolaan keuangan daerah agar manfaat pembangunan benar-benar dirasakan masyarakat. Menurutnya, keberhasilan APBD tidak hanya diukur dari besaran angka dan realisasi anggaran, tetapi juga dari sejauh mana dampak positifnya mampu menjawab kebutuhan masyarakat.
Fraksi PKS juga memberikan sejumlah masukan, di antaranya peningkatan program sektor pertanian, peningkatan kualitas pelayanan kesehatan di rumah sakit maupun puskesmas, pemerataan sarana dan prasarana pendidikan serta perhatian terhadap masyarakat kurang mampu dalam memperoleh akses pendidikan. Selain itu, pembangunan infrastruktur juga diharapkan tetap menjadi prioritas guna memperlancar mobilitas masyarakat dan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.
Pandangan umum berikutnya disampaikan Fraksi Partai Golkar melalui Almien Ashar Safari, SKM., M.Kes. Fraksi Golkar menilai pertanggungjawaban pelaksanaan APBD memiliki peran strategis dalam mengukur efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat.
Fraksi Golkar mengapresiasi keberhasilan Pemerintah Kabupaten HSU dalam meningkatkan estimasi pendapatan daerah, khususnya dari sektor retribusi daerah. Namun demikian, pemerintah daerah diharapkan terus melakukan inovasi kebijakan dalam menggali dan mengoptimalkan potensi pendapatan daerah agar lebih efektif dan berkelanjutan. Selain itu, perencanaan anggaran ke depan juga perlu dilakukan secara lebih cermat agar tingkat penyerapan anggaran semakin maksimal.
Sementara itu, Fraksi Partai NasDem-PDI Perjuangan yang dibacakan oleh Hj. Ida Haryati menegaskan bahwa pembahasan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tidak boleh dipandang sekadar sebagai formalitas administratif maupun prosedural. Lebih dari itu, dokumen tersebut harus menjadi bahan evaluasi dan acuan dalam mewujudkan pembangunan daerah yang lebih baik pada masa mendatang.
Pandangan umum dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang disampaikan H. Aserani, S.Pd., memberikan apresiasi atas kinerja Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam pengelolaan keuangan daerah yang dinilai berjalan dengan baik. Meski demikian, fraksi tersebut menilai evaluasi tetap diperlukan sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan yang lebih akurat, efektif, dan tepat sasaran.
Sebagai fraksi terakhir, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) melalui Syahril turut menyampaikan apresiasi atas capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian yang kembali diraih Pemerintah Kabupaten HSU. Menurut fraksi tersebut, capaian tersebut merupakan hasil kerja keras bupati beserta seluruh jajaran pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah secara produktif dan akuntabel.
Namun demikian, Fraksi PKB mengingatkan agar pemerintah daerah tidak berpuas diri karena masih terdapat berbagai kekurangan yang perlu diperbaiki, termasuk menindaklanjuti seluruh temuan dan rekomendasi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Fraksi PKB juga menekankan bahwa keberhasilan pengelolaan keuangan daerah harus diukur dari kemampuan APBD dalam memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Selain itu, pemerintah daerah didorong untuk terus meningkatkan kemandirian fiskal melalui optimalisasi pendapatan daerah, penguatan inovasi pelayanan publik, serta pengelolaan aset daerah yang lebih baik. Belanja daerah juga diharapkan semakin berorientasi pada kepentingan dan kesejahteraan masyarakat.
Rapat Paripurna Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 berlangsung tertib dan lancar. Berbagai masukan, saran, serta catatan yang disampaikan fraksi-fraksi DPRD akan menjadi bahan penting dalam tahapan pembahasan selanjutnya guna mewujudkan tata kelola pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah yang semakin transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Utara.. (**)
Sumber; Humas DPRD HSU/IPN
Upload: Tim
