 |
| Prestasi Kabupaten HSU dibidang kesehatan |
Amuntai - Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menegaskan komitmennya untuk terus memperbaiki dan melakukan pemerataan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat di seluruh wilayah Provinsi Kalimantan Selatan. Terutama di daerah-daerah terpencil yang dinila masih minim fasilitas dan tenaga medis.
Hal itu diutarakan Gubernur Kalimantan Selatan H. Muhidin usai resmi membuka kegiatan Musyawarah Perencanaan & Evaluasi Kesehatan Daerah di Provinsi Kalsel. Banjarmasin, Selasa (11/11/25).
Gubernur Kalsel H.Muhidin mengatakan, dari Musyawarah tersebut muncul gagasan dan strategi yang tepat untuk memperbaiki kebijakan dan prioritas program kesehatan antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota agar sejalan dengan RPJMD dan arah kebijakan nasional bidang kesehatan.
“Saya harap evaluasi seperti ini. Saya ingatkan seluruh Kepala Daerah untuk menjadikan pelayanan kesehatan hingga kepelosok untuk menjadi program prioritas,” katanya.
Langkah awal menurut Gubernur Kalsel, H.Muhidin, yakni melakukan perencanaan alokasi anggaran agar program kesehatan di Kalsel pelayanannya bisa merata hingga dirasakan masyarakat di pelosok. “Dari Musyawarah ini, rencanakan alokasi anggaran, baik Bupati/walikota dan Dinkes se Kalsel. Misalkan untuk stunting dan pelayanan kesehatan lain. Agar merata di daerah,” ucapnya.
Sementaraitu Kadinkes Kalsel dr Diaudin menerangkan, saat ini di Kalsel memang masih terjadi tidak meratanya akses kesehatan yang layak di sejumlah daerah pelosok. Hal itu karena keterbatasan anggaran yang dimiliki daerah.
“Memang yang jadi fokus kita bahas adalah kendala akses kesehatan di pelosok. Seperti ada Nakes yang tidak mau ditempatkan dipelosok karena soal biaya. Seperti untuk biaya tempat tinggal, kemanan, dan lainnya. Jadi itu yang kita evaluasi,” ujarnya.
Dia berharap, evaluasi soal anggaran provinsi dan daerah, bisa disetujui nantinya oleh pemerintah pusat, untuk mendukung layanan kesehatan yang layak dan merata untuk masyarakat Kalsel. “Yang jelas kalau anggaran kita Dinkes Provinsi sekitar 600 miliar, jadi sekitar 450 miliar lebih sudah dipangkas untuk gajih RS provinsi. Bayar JKN, sisanya sekitar 17 miliar yang bisa digunakan untuk kegiatan. Termasuk berbagi dengan pelayanan kesehatan di pelosok,” ucapnya.
Dengan berbagai program kesehatan yang direncanakan lebih baik dari Musyawarah Perencanaan & Evaluasi Kesehatan Daerah. Derajat kesehatan masyarakat Kalimantan Selatan sampai dipelosok dapat terus meningkat, sejalan dengan visi pemerintah daerah menuju pembangunan yang inklusif dan berkeadilan,” tutupnya.
TIM PROKOPIM SETDA HSU
