.jpg) | ||
| Junaidi, SKM, MM, CDM | Tokoh Pemuda HSU |
Pada tanggal 20 Februari 2024, kepala daerah terpilih, termasuk Hulu Sungai Utara (HSU), akan dilantik. Pelantikan ini merupakan momentum penting yang menandai awal tanggung jawab besar dalam mewujudkan visi pembangunan daerah.
Salah satu aspek krusial yang harus menjadi perhatian utama adalah peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Peningkatan PAD bukan hanya sekadar target angka, tetapi merupakan cerminan keberhasilan pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya lokal secara efektif dan inovatif.
Peningkatan PAD sangat penting karena menjadi sumber utama pembiayaan pembangunan daerah yang mandiri dan berkelanjutan.
Berdasarkan data Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara, Proyeksi Kemampuan Keuangan Daerah (KKD) 2026, diproyeksikan PAD HSU sebesar Rp 190 miliar, yang sebagian besar berasal dari pajak daerah, retribusi, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah.
Namun, angka tersebut masih relatif rendah dibandingkan potensi yang dimiliki HSU. Dengan peningkatan PAD, pemerintah daerah dapat lebih leluasa membiayai pembangunan infrastruktur, meningkatkan kualitas layanan kesehatan, memperluas akses pendidikan, dan menyediakan layanan publik yang lebih efisien.
Selain itu, peningkatan PAD dapat menggerakkan roda perekonomian lokal. Pemerintah daerah harus mampu memaksimalkan sektor unggulan, seperti pertanian, perikanan, dan pariwisata, yang memiliki potensi besar untuk mendukung pendapatan daerah. Program hilirisasi hasil pertanian, seperti pengolahan produk hortikultura, dapat meningkatkan nilai tambah ekonomi sekaligus membuka lapangan kerja baru. Demikian pula, pengembangan pariwisata berbasis budaya lokal dan ekowisata dapat menjadi daya tarik yang mendatangkan wisatawan sekaligus meningkatkan retribusi daerah. Penguatan perikanan dengan mengembangkan sentra budidaya ikan air tawar menggunakan sistem modern dapat meningkatkan hasil produksi.
Di era digital, sektor ekonomi kreatif dan ekonomi digital menjadi peluang baru yang harus dimanfaatkan. Kepala daerah harus mendorong pengembangan UMKM berbasis digital, seperti penjualan produk lokal melalui e-commerce dan marketplace.
Selain itu, pemerintah dapat memfasilitasi pelatihan keterampilan digital bagi pelaku UMKM agar mereka dapat memanfaatkan media sosial dan platform live shopping untuk memasarkan produk mereka. Langkah ini tidak hanya membantu meningkatkan pendapatan masyarakat, tetapi juga memperluas basis pajak daerah dari sektor ekonomi digital.
Penguatan tata kelola pemerintahan yang efektif menjadi faktor pendukung utama dalam peningkatan PAD. Pemerintah daerah perlu melakukan reformasi sistem perpajakan dengan menerapkan digitalisasi pembayaran pajak dan retribusi daerah yang transparan dan mudah diakses masyarakat. Selain itu, penguatan peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) menjadi penting agar mampu memberikan kontribusi nyata terhadap pendapatan daerah melalui usaha-usaha yang produktif dan inovatif.
Tidak kalah penting, keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan harus terus diperkuat. Partisipasi publik dalam musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) harus menjadi sarana untuk menjaring aspirasi dan menentukan prioritas pembangunan yang benar-benar sesuai kebutuhan masyarakat. Prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran daerah juga menjadi kunci utama untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Dengan strategi yang tepat, kolaborasi yang solid, dan inovasi yang berkelanjutan, peningkatan PAD di Hulu Sungai Utara bukan hanya sekadar impian, melainkan sebuah target yang dapat dicapai.
Kepala daerah terpilih harus mampu membuktikan bahwa mereka adalah pemimpin yang tidak hanya mengelola, tetapi juga menggerakkan perubahan menuju Hulu Sungai Utara Bangkit (Berkeadilan, Unggul dan Kreatif) demi kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.
