 |
| Pj Bupati saat sambutan kegiatan |
AMUNTAI -IPN- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Utara menggelar Dialog Pendidikan se Kabupaten Hulu Sungai Utara, Selasa (13/06/2023).
Bertempat di Mess Negara Dipa HSU, Dialog Pendidikan dihadiri Pj. Bupati HSU Raden Suria Fadliansyah serta Pimpinan Yayasan dan Lembaga Pendidikan serta Kepala Sekolah swasta se Kabupaten Hulu Sungai Utara.
Melalui dialog pendidikan ini, Pj. Bupati Raden Suria menginginkan kepada yayasan dan lembaga pendidikan serta seluruh sekolah swasta untuk memiliki satu pandangan kebersamaan dalam memajukan dunia pendidikan yang berada di Kabupaten Hulu Sungai Utara.
"Sadar ataupun tidak sadar bahwa pendidikan disekolah merupakan pembinaan karakter diluar lingkungan keluarga baik itu pendidikan formal maupun non formal". Ucapnya.
Lebih lanjut Raden Suria mengharapkan melalui dialog ini agar kita semua dapat menyelesaikan atau mencari jalan keluarnya persoalan yang terjadi saat ini tentang pegawai negeri sipil yang bertugas di yayasan dan lembaga serta sekolah swasta sehingga pendidikan di HSU tetap berjalan dengan baik.
"Sejak akhir bulan november 2023, pemerintah Kabupaten Hulu SUngai Utara mendapat teguran secara lisan dari badan kepegawaian negara, tentang tata kelola kepegawaian asn di lembaga swasta, karena masih didapati asn yang induk organisasinya pada satuan pendidikan swasta dan pada lembaga/kementerian lain". Jelasnya
Bulan Desember tahun 2022 di HSU masih tercatat ada sebanyak 224 PNS guru tenaga kependidikan masih bertugas di lembaga/kementerian diluar instansi pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
Jadi melalui BKPSDM, pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara melalukan penataan status kepegawaian kependidikan dengan melalukan penarikan ASN yang bertugas di satuan pendidikan swasta". Ucapnya Pj. Bupati
Selain itu Jumadi, kepala Disdikbud HSU melalui dialog ini nantinya dapat memberikan pencerahan tentang bagaimana status Pegawai yang bertugas di satuan Pendidikan Swasta dengan adanya aturan terbaru berkaitan dengan kepegawaian yang dikeluarkan oleh Menpanrb dan BKN.
Melalui dialog ini pemerintah memberikan ruang yang lebih luas kepada yayasan dan lembaga serta sekolah swasta untuk lebih mandiri dan mempunyai wewenang dalam mengelola sumber daya manusia di satuan kependidikannya masing-masing.
"Dengan demikian satuan kependidikan swasta dapat mengelola rumah tangganya sendiri agar lebih berkembang, inovatif, mandiri, kreatif dan sejahtera" ucap Jumadi.
Sumber: Diskominfosandi untuk Info Publik News
Uploder: Tim
