Ada Apel Siaga Tim Pendamping Keluarga (TPK) Nusantara Bergerak - INFO PUBLIK NEWS

Thursday, May 12, 2022

Ada Apel Siaga Tim Pendamping Keluarga (TPK) Nusantara Bergerak


Kepala DPPKB HSU Hj Anisah Rasyidah menyerahkan data verifikasi dan validasi keluarga berpotensi Stunting kepada Tim Pendamping Keluarga di HSU

AMUNTAI - Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU)   mengikuti secara virtual event Nasional Apel Siaga Tim Pendamping Keluarga (TPK) Nusantara Bergerak yang dilaksanakan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) pusat Hasto Wardoyo.


Jajaran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) mengikuti kegiatan apel siaga  tersebut di Gedung Agung Amuntai, Kamis (12/5/22).



Kepala DPPKB HSU Hj Anisah Rasyidah di Amuntai mengatakan, pelaksanaan apel siaga  dilaksanakan serentak diikuti 33 pemerintah  provinsi dan 115 kabupaten/kota se-Indonesia dalam rangka percepatan penurunan kasus Stunting.


"Jadi melalui kegiatan apel siaga serentak ini dilakukan upaya peningkatan pendampingan   TPK terhadap ibu hamil, ibu pasca bersalin dan baduta dalam rangka percepatan penurunan kasus Stunting," ujar Anisah.





Anisah optimis kasus Stunting di Kabupaten HSU bisa terus diturunkan mengingat sejak 2015 Pemkab HSU berhasil secara bertahap menurunkan kasus Stunting.


Ia berharap target  penurunan angka Stunting menjadi 14% pada 2024 di Wilayah Kabupaten HSU bisa tercapai dengan dukungan berbagai pihak.


Ia menegaskan perlunya kerjasama yang sinergi semua pihak dalam upaya menurunkan angka Stunting. TPK itu sendiri terdiri atas tenaga bidan, anggota Tim Penggerak PKK dan para  penyuluh Keluarga Berencana.


Pada apel siaga yang dipusatkan di Alun-alun  Kota Subang -Jawa Barat tersebut Kepala BKKBN melakukan peluncuran data verifikasi dan validasi (verval) keluarga beresiko Stunting.


Data sasaran keluarga berisiko Stunting ini diserahkan Kepala BKKBN Harto Wardoyo kepada perwakilan TPK agar bisa dituntaskan untuk mencapai target di 2024.


Penyerahan data juga diiikuti oleh Kepala BKKBN dan DPPKB didaerah termasuk oleh Kepala DPPKB HSU Hj Anisah Rasyidah yang menyerahkan data keluarga berisiko Stunting  kepala perwakilan TPK.


Pada apel siaga dilaksanakan Pembacaan teks komitmen TPPS dan TPK yang secara simbolis dilakukan Pemerintah Kabupaten Subang, diikuti pembacaan teks Ikrar  Kantor Urusan Agama dan Ikrar TPK yang diikuti peserta dari KUA dan TPK Kabupaten Subang.


Pembacaan komitmen dan ikrar yang dilaksanakan oleh Kabupaten Subang ini diharapkan bisa diikuti pemerintah provinsi, kabupaten/kota se Indonesia.


Kepala BKKBN Hasto Wardoyo dalam sambutannya mengingatkan para TPK benar-benar melakukan pendampingan kepada calon suami isteri dalam pemenuhan gizi hingga 1000 hari pertama kelahiran untuk mencegah Stunting. 


"Sebelum pernikahan minimal 75 hari asupan gizi calon suami harus berkualitas untuk menghasilkan sperma yang bagus," katanya.


Ia mengatakan, anak Stunting biasanya mengalami gizi kurang bagus, sering sakit-sakitan dan pengasuhan yang kurang bagus.


Pada event apel siaga TPK juga dilaksanakan sejumlah demontrasi diantaranya demontrasi pendampingan keluarga dan pengukuran perkembangan anak melalui KKA oleh TPK, demontrasi Dasboard Penting oleh Dir.Laptik,  demontrasi Rumah Dataku dan demontrasi pengisian EISimil hasil pendampingan oleh TPK.


Selain itu dilaksanakan kegiatan pendampingan dan pemeriksaan kesehatan remaja/ Catin oleh TPK (bidan), pembinaan Poktan, pelayanan KB bagi PUS, pelayanan vaksin bagi keluarga, pemberian bantuan bagi keluarga berisiko Stunting, bazar dan lainnya.


Bupati Subang mewakili kepala daerah se Indonesia membacakan pernyataan komitmen untuk mendukung PP nomor 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, mendukung TPK dalam melaksanakan tugasnya hingga bisa mencapai Zero Stunting.


"Dukungan sudah dilakukan Pemkab Subang diantaranya dengan memberikan bantuan transportasi berupa kendaraan bermotor roda dua sebanyak 223 unit bagi anggota TPK," katanya.


Kegiatan Apel Siaga TPK turut dihadiri Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko Menteri Koordinator bidang PMK dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.


Moeldoko mengatakan sebanyak 600.000 anggota TPK se-Indonesia bakal dikerahkan melakukan pendampingan agar tidak ada lagi kasus Stunting minimal tercapai target 14% pada 2024.


"Melalui tiga aktor utama Tim Pendamping Keluarga berupa bidan, penyuluh KB dan anggota Tim Penggerak PKK pemerintah optimis bisa menurunkan angka Stunting secara drastis di 2024," katanya.


Sumber: Diskominfosandihsu untuk Info Publik News

Uploder: Tim

Comments