 |
| Rapat bersama Komisi II dengan dinas terkait. |
Amuntai – Komisi II DPRD Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) menggelar Rapat Kerja bersama Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara pada Senin (13/7/2026) pukul 09.00 WITA di Ruang Rapat DPRD Gedung Baru Lantai II. Rapat tersebut merupakan tindak lanjut hasil Rapat Badan Musyawarah DPRD tanggal 1 Juli 2026 dengan agenda pembahasan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun Anggaran 2025.
Rapat dipimpin oleh Ketua Komisi II DPRD HSU, H. Mukhsin Haita, didampingi Wakil Ketua Komisi II, Dr. H. Teddy Suryana, S.Pd.I., S.E., M.M., serta dihadiri anggota Komisi II, yaitu Ratna Sri Dewi, S.Sos., H. Junaidi, S.Sos., Aisha Nadela, S.Farm., Hendra Royadi, A.Md., dan H. Aserani, S.Pd.
Turut hadir sebagai mitra kerja Komisi II, yaitu Dinas Pertanian, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan (Kuperindag), Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata (Porapar), Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA), Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB), RSUD Pembalah Batung, serta Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra).
Dalam sambutannya, Ketua Komisi II H. Mukhsin Haita menyampaikan bahwa rapat kerja ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan selama Tahun Anggaran 2025 sebagai bagian dari pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.
Selanjutnya, Ketua Komisi II memberikan kesempatan kepada masing-masing perangkat daerah untuk memaparkan realisasi program dan kegiatan, capaian kinerja, serta berbagai kendala yang dihadapi selama pelaksanaan anggaran.
Dari hasil pemaparan yang disampaikan oleh seluruh mitra kerja, diketahui bahwa sebagian besar program telah terealisasi sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Namun demikian, masih terdapat sejumlah kendala yang menjadi perhatian bersama, terutama keterbatasan anggaran yang berdampak pada optimalisasi pelaksanaan program di masing-masing perangkat daerah.
Selain faktor anggaran, hampir seluruh perangkat daerah juga menyampaikan bahwa keterbatasan sumber daya manusia (SDM), baik dari segi jumlah maupun kompetensi, masih menjadi tantangan dalam mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat.
Menanggapi hal tersebut, anggota Komisi II DPRD HSU memberikan berbagai masukan dan saran agar setiap perangkat daerah terus meningkatkan efektivitas perencanaan program, mengoptimalkan pemanfaatan anggaran yang tersedia, serta memperkuat kualitas SDM melalui peningkatan kapasitas aparatur. Komisi II juga menekankan pentingnya penyusunan program yang tepat sasaran sehingga manfaat pembangunan dapat dirasakan secara maksimal oleh masyarakat.
Melalui rapat kerja ini, Komisi II DPRD Kabupaten Hulu Sungai Utara berharap proses pembahasan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 dapat menghasilkan evaluasi yang komprehensif sebagai bahan perbaikan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan pada tahun-tahun mendatang.
Sumber: Humas Bagian Persidangan dan Perundang-undangan Sekretariat DPRD Kabupaten Hulu Sungai Utara
Upload: Tim
%20(1).jpg)
