 |
Penulis: Junaidi, S.Sos (Politisi PKB dan Anggota DPRD HSU)
Peringatan Hari Pers Nasional tidak seharusnya berhenti pada seremoni, spanduk ucapan, atau sekadar refleksi formal tahunan. Momentum ini sejatinya menjadi pengingat kolektif bahwa demokrasi hanya dapat tumbuh sehat ketika pers berdiri merdeka, berpikir kritis, dan berani memihak pada kebenaran serta kepentingan rakyat banyak. Tanpa pers yang kuat, ruang publik mudah dipenuhi kebisingan tanpa makna; tanpa jurnalisme yang berintegritas, kekuasaan dapat melaju tanpa pengawasan.
Sejarah telah berulang kali membuktikan bahwa pers bukan sekadar penyampai kabar. Ia adalah penjaga ingatan bangsa. Ia mencatat yang terlupakan, menyuarakan yang diabaikan, dan mempertanyakan yang dianggap tak boleh disentuh. Di tengah derasnya arus informasi digital saat ini, tantangan pers justru semakin berat. Kecepatan sering kali menjadi godaan yang mengancam akurasi, sementara popularitas kadang menggoda media untuk mengorbankan kedalaman.
Padahal, masyarakat hari ini tidak hanya membutuhkan berita yang cepat, tetapi berita yang benar. Publik tidak lagi sekadar mencari sensasi, melainkan pemahaman. Media dituntut menjadi ruang literasi publik, tempat warga mendapatkan konteks, analisis, dan arah berpikir yang sehat. Di sinilah integritas jurnalis diuji: memilih jalan sunyi kebenaran di tengah gemuruh opini dan kepentingan.
Spirit yang diwariskan Abdurrahman Wahid—Gus Dur—memberikan fondasi moral bagi perjalanan pers Indonesia. Demokrasi, menurutnya, bukan sekadar suara mayoritas, tetapi keberanian memberi ruang bagi suara yang kecil dan lemah. Pers sejati hadir bukan hanya untuk mereka yang berkuasa, tetapi terutama bagi wong cilik, para guru honorer yang berjuang dalam keterbatasan, masyarakat desa yang sering tak terdengar, hingga komunitas pesantren yang menjaga akar nilai bangsa.
Dalam praktiknya, independensi pers bukan perkara mudah. Tekanan politik, kepentingan ekonomi, hingga godaan popularitas kerap menguji keteguhan insan media. Namun justru di situlah makna profesi ini: keberanian untuk tetap berdiri di tengah badai, menjaga jarak dari kekuasaan tanpa kehilangan empati terhadap rakyat.
Pers yang sehat juga berperan sebagai pengawas jalannya pemerintahan. Kritik yang disampaikan bukan untuk menjatuhkan, tetapi untuk memastikan kebijakan tetap berpihak pada kepentingan publik. Ketika pers menjalankan fungsi kontrol sosial secara profesional, transparansi tumbuh, akuntabilitas terjaga, dan demokrasi menemukan jalannya.
Lebih dari itu, pers adalah pelita nurani publik. Ia membantu masyarakat memilah fakta dari manipulasi, membedakan informasi dari propaganda, serta menjaga agar ruang publik tetap rasional dan beradab. Dalam dunia yang semakin dipenuhi disinformasi dan polarisasi, peran ini menjadi semakin krusial.
Hari Pers Nasional seharusnya menjadi momen refleksi mendalam bagi seluruh insan media: apakah berita yang ditulis telah memberi makna? Apakah suara yang diangkat benar-benar mewakili kepentingan rakyat? Apakah keberanian untuk mengatakan benar masih menjadi kompas utama dalam bekerja?
Karena sejatinya, kata-kata yang ditulis jurnalis bukan sekadar rangkaian huruf. Ia dapat menjadi cahaya yang menerangi kebijakan, sekaligus menjadi peringatan bagi kekuasaan yang melenceng. Di tangan jurnalis, berita bukan hanya informasi—ia adalah rekaman sejarah, denyut demokrasi, dan harapan publik.
Pers menulis agar negeri ini tidak kehilangan ingatan. Pers bersuara agar rakyat tidak kehilangan harapan. Jejak yang ditinggalkan bukan sekadar arsip, melainkan napas demokrasi yang menjaga Indonesia tetap hidup dan sadar akan arah perjalanannya.
Ketika banyak orang memilih diam karena takut, pers hadir untuk memastikan kebenaran tetap punya nama. Ketika propaganda mencoba menutup fakta, jurnalisme berdiri membuka tabir. Dan ketika rakyat merasa sendiri, media menjadi ruang yang mempertemukan suara mereka dengan perhatian publik.
Pada akhirnya, peringatan Hari Pers Nasional adalah ajakan untuk kembali pada nurani profesi. Menulis bukan sekadar pekerjaan, tetapi pengabdian. Kritik bukan sekadar perlawanan, tetapi bentuk cinta pada bangsa. Independensi bukan sekadar jargon, tetapi prinsip yang menjaga martabat pers.
Karena satu hal yang harus selalu diingat: jika pers diam, demokrasi terancam. Namun jika pers berani, rakyat terlindungi—dan republik ini tetap memiliki arah. (**)
