 |
| Kegiatan Gubernur di Kabupaten HSU |
Amuntai – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Rencana Pengendalian Banjir Kawasan Banua Enam yang bertempat di Aula Idham Chalid, Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU). Kegiatan ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat sinergi antar pemerintah daerah guna menangani persoalan banjir yang kerap melanda wilayah Banua Enam.
Rakor tersebut dihadiri langsung oleh Gubernur Kalimantan Selatan, didampingi Bupati dan Wakil Bupati Hulu Sungai Utara, Bupati dan Wakil Bupati Tabalong, Wakil Bupati Balangan, Wakil Bupati Hulu Sungai Tengah (HST), serta Bupati Hulu Sungai Selatan (HSS). Turut hadir Kepala BAPPEDA Provinsi Kalimantan Selatan, Kepala Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan III, serta unsur Forkopimda dari masing-masing kabupaten.
Dalam sambutannya, Gubernur Kalimantan Selatan menegaskan bahwa persoalan banjir di kawasan Banua Enam merupakan isu bersama yang membutuhkan penanganan terintegrasi dan lintas wilayah. Menurutnya, karakteristik geografis dan keterkaitan daerah aliran sungai (DAS) di wilayah hulu hingga hilir membuat upaya pengendalian banjir tidak dapat dilakukan secara sendiri-sendiri oleh masing-masing daerah.
 |
| Wakil Bupati dan Ketua DPRD HSU |
 |
| Wawancara |
“Penanganan banjir harus dilakukan secara komprehensif, mulai dari perencanaan tata ruang, pengelolaan DAS, normalisasi sungai, pembangunan dan penguatan tanggul, hingga pembangunan infrastruktur pengendali banjir lainnya. Semua harus terkoordinasi dengan baik,” tegasnya.
Kepala Balai Wilayah Sungai Kalimantan III dalam paparannya menyampaikan sejumlah rencana teknis, termasuk kajian pengendalian banjir berbasis sungai utama dan anak sungai di kawasan Banua Enam. Ia juga memaparkan rencana program prioritas, seperti normalisasi sungai, pembangunan kolam retensi, serta peningkatan kapasitas drainase di titik-titik rawan genangan.
Sementara itu, Bupati Hulu Sungai Utara menyampaikan bahwa HSU merupakan salah satu daerah yang terdampak cukup besar setiap musim hujan, sehingga rakor ini menjadi momentum penting untuk menyamakan persepsi dan langkah konkret ke depan. Ia berharap adanya dukungan penuh dari pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat dalam bentuk program dan penganggaran.
Dalam sesi diskusi, masing-masing kepala daerah menyampaikan kondisi riil di wilayahnya, termasuk titik-titik rawan banjir, dampak terhadap masyarakat, serta kebutuhan prioritas penanganan. Rakor juga membahas pentingnya sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan program strategis provinsi dan nasional agar pengendalian banjir dapat berjalan efektif dan berkelanjutan.
Melalui rapat koordinasi ini, diharapkan terbentuk komitmen bersama serta rumusan langkah strategis yang terintegrasi guna meminimalisir risiko banjir di kawasan Banua Enam, sehingga dapat memberikan perlindungan dan kepastian bagi masyarakat serta mendukung stabilitas pembangunan daerah.
Sumber: TIM PROKOPIM SETDA HSU/IPM
Upload: Tim
