 |
| Kunjungan monitoring ke SPBU |
Amuntai – Ketua DPRD Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU), H. Fadilah, S.M., bersama Ketua Komisi III DPRD HSU, Munawari, S.Sos, melakukan monitoring langsung ke SPBU Desa Pakapuran guna memastikan penyaluran BBM bersubsidi jenis Pertalite berjalan tertib dan tepat sasaran.
Monitoring dilakukan menyusul adanya laporan aktivitas pelangsiran Pertalite yang mengakibatkan antrean kendaraan di SPBU menjadi tidak teratur dan menimbulkan keresahan masyarakat. Kondisi tersebut menyebabkan antrean panjang serta mengganggu masyarakat yang membutuhkan BBM untuk keperluan sehari-hari.
Dalam kegiatan tersebut, Ketua DPRD HSU bersama Ketua Komisi III didampingi personel Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) untuk melakukan penertiban di lokasi. Kehadiran DPRD dan Satpol PP mendapat respons positif dari masyarakat karena mampu membantu mengurai antrean yang sebelumnya sempat tidak terkendali.
H. Fadilah menegaskan bahwa pengawasan terhadap distribusi BBM bersubsidi merupakan bentuk komitmen DPRD dalam memastikan hak masyarakat dapat terpenuhi dengan baik. Ia meminta pengelola SPBU agar lebih memperketat pengawasan terhadap praktik-praktik yang berpotensi menimbulkan penyalahgunaan BBM bersubsidi.
“BBM bersubsidi diperuntukkan bagi masyarakat yang berhak. Karena itu, pengawasan harus terus ditingkatkan agar tidak dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang melakukan pelangsiran dan merugikan masyarakat luas,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Komisi III DPRD HSU, Munawari, menyampaikan bahwa pihaknya akan terus melakukan pemantauan terhadap penyaluran BBM di sejumlah SPBU di wilayah Hulu Sungai Utara. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan distribusi berjalan sesuai ketentuan dan tidak menimbulkan antrean yang merugikan masyarakat.
Setelah dilakukan penertiban dan pengawasan di lapangan, kondisi antrean kendaraan di SPBU Pakapuran berangsur tertib dan proses pelayanan kepada masyarakat dapat kembali berjalan lancar. DPRD HSU berharap seluruh pihak, baik pengelola SPBU maupun masyarakat, dapat bersama-sama menjaga ketertiban agar penyaluran BBM bersubsidi berlangsung tepat sasaran dan sesuai aturan yang berlaku. (*)
Sumber: Prokopim DPRD HSU/IPN
Upload: Tim
