OLEH: Dayat Ikhsan H., S.Pd, M.AB. Dosen Administrasi Bisnis Mantan Direktur Politeknik Kotabaru
Bagi masyarakat yang telah lama mendiami Bumi Sa-Ijaan, Kabupaten Kotabaru, mimpi untuk terbebas dari jerat isolasi geografis dan kemiskinan struktural kini terasa begitu nyata.
Gelombang program strategis nasional yang diusung oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto telah mendarat dengan membawa angin segar pembangunan yang sangat dibutuhkan.
Sebagai seorang akademisi yang memandang persoalan daerah secara kritis dan objektif, saya menyambut seluruh paket kebijakan ini dengan apresiasi yang mendalam dan penuh tanggung jawab.
Program-program ini tidak datang secara sporadis, melainkan tersusun dalam empat pilar fundamental yang menunjukkan adanya visi pembangunan holistik.
Program yang paling monumental dan menggugah hati adalah percepatan Jembatan Selat Pulau Laut.
Proyek ini adalah simbol emansipasi ekonomi Kotabaru. Selama bertahun-tahun, keterisolasian Pulau Laut telah menjadi tembok tebal yang menghambat kemajuan.
Jembatan ini, jika rampung, akan menjadi jembatan harapan yang menyingkirkan hambatan logistik, memangkas biaya transportasi yang mencekik, dan membuka akses penuh ke Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Batulicin.
Saya melihat ini sebagai fondasi pertama.
Jembatan ini akan memberikan akselerasi ekonomi yang selama ini kita impikan, sekaligus mengubah pandangan dunia luar terhadap Kotabaru dari wilayah terpencil menjadi hub yang terintegrasi.
Apresiasi terbesar selanjutnya saya berikan pada pilar Peningkatan Gizi dan Kesejahteraan Rakyat, yang menunjukkan adanya sentuhan kemanusiaan yang strategis.
Makan Bergizi Gratis (MBG) adalah investasi jiwa yang luar biasa, ia menjamin bahwa anak-anak kita mendapatkan asupan gizi optimal. Di tengah tantangan stunting dan gizi buruk, program ini adalah jawaban langsung dan esensial.
Begitu pula dengan Sekolah Rakyat (SR), yang merupakan wujud nyata dari keadilan sosial, di mana anak kurang mampu bisa memutus rantai kemiskinan.
Kemudian, Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) berdasarkan Inpres Nomor 9 Tahun 2025 yang akan membuat desa-desa berdikari. Semua program ini, termasuk upaya swasembada pangan melalui Optimalisasi Lahan Rawa (Oplah) dan penyaluran Pupuk Subsidi, menegaskan bahwa negara hadir secara holistik.
Pertama, kita perlu mengapresiasi program-program Bapak Presiden yang terlaksana di Kabupaten Kotabaru. Tentunya niatnya baik sekali. Namun, niat baik saja tidak cukup.
Saya percaya, regulasi hukum maupun teknis, pemerintah selalu mampu membuatnya. Hanya saja, dalam implementasinya hingga dapat dinikmati betul oleh masyarakat, perlu sistem pengawasan dan kontrol yang baik dan penuh komitmen dari seluruh elemen pemerintah terkait. Tujuan dari program ini harus istiqomah diwujudkan melalui pelaksanaan yang serius.
Pengawasan dan pengendalian di lapangan yang dinamis sangat perlu dilakukan secara istiqomah sehingga tidak ada oknum-oknum yang mengambil keuntungan pribadi atau melakukan penyimpangan-penyimpangan.
Dengan pelaksanaan yang tulus demi rakyat, diharapkan program ini dapat meningkatkan kepercayaan, keseriusan, dan semangat kemandirian oleh rakyat dalam menyambut dan menjalankan program tersebut.
Niat baik yang mulia ini harus kita jaga bersama-sama. Seluruh komponen masyarakat wajib turut serta secara aktif dalam pengawasan.
Mari kita pastikan bahwa Pupuk Subsidi benar-benar diterima petani, kualitas infrastruktur Jembatan Pulau Laut tidak dikorbankan, dan dana MBG sampai tepat waktu dan tepat sasaran. Keberhasilan program Prabowo di Kotabaru akan diukur tidak hanya dari selesainya Jembatan, tetapi dari seberapa bersih dan akuntabel pelaksanaannya. Niat baik ini wajib kita jaga bersama. (***)
