 |
| Pj Bupati HSU (tengah) |
Banjarbaru -IPN- Bertempat di Aula Kantor Inspektorat Provinsi Kalimantan Selatan Banjarbaru, Kegiatan Program Piloting Dalam Rangka Pencegahan Korupsi Area Pengadaan Barang dan Jasa dan Manajemen Aparat Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara dilaksanakan oleh Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah III KPK, Selasa (01/08).
Pelaksanaan Piloting Perbaikan Tata Kelola Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara ini didasari oleh pasal 6 huruf b Undang - undang nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas undang - undang nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, KPK melaksanakan tugas koordinasi dengan instansi yang berwenang melaksanakan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Instansi yang bertugas melaksanakan pelayanan publik dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi. Kemudian juga sebagai tindak lanjut dari monitor rapat pada tanggal 6 Juni 2023.
Dihadiri oleh Sekretaris Daerah Hulu Sungai Utara H. Adi Lesmana, S.Sos, M.Si, Kepala Inspektorat Daerah Hulu Sungai Utara dan Jajaran, serta pimpinana SKPD yang terkait dengan area pengadaan barang dan jasa dan manajemen ASN di Kab. Hulu Sungai Utara.
Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah III KPK, melalui Satgas 31 Uding Juharudin menyampaikan apresisasi atas keseriusan dan komitmen jajaran Pemkab Hulu Sungai Utara atas perbaikan dalam tata kelola pemerintahan di Kabupaten Hulu Sungai Utara.
Piloting sebagai percontohan dan rujukan dalam hal perbaikan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi di Kalimantan Selatan. Dimana piltong ini berangkat dari sebuah keterpurukan menjadi sebuah keunggulan dan percontohan yang memerlukan kerjasama dan komitmen yang tinggi dari jajaran pemkab hsu. MCP sebagai alat monitor dari pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku.
Dengan 8 area dan indikatornya yang tertuang dalam MCP tersebut menjadi tolak ukur dalam pengelolaan pemerintahan. Tim KPK RI dari Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah III , Azril Zah, Untung Wicaksono, Ben Hardy Saragih dalam diskusi dsn koordinasi menyampaikan pentingnya pemenuhan dari rekomendasi hasil rakor tanggal 6 juni 2023 ,hal ini dikarenakan rekomendasi - rekomendasi tersebut merupakan indikator penting yang harus secepatnya d penuhi sehingga capain MCP nya menjadi tinggi nilainya, sedangkan SPI nantinya akan menyesuaikan dari capaian MCP tersebut , apabila MCP dapat dipenuhi dengan baik maka SPI dari masyarakat akan menjadi bernilai positif dan masyarakat melihat pemerintah daerah sudah bekerja dengan baik.
Pj. Bupati Hulu Sungai Utara Drs. H. Zakly Asswan, MM, dalam sambutannya menyampaikan ucapan terimakasih kapada kasatgas KPK bapak atas terlaksananya kegiatan pilitong yang dilaksanakan oleh KPK . Kegiatan Piloting ini tentunya mempunyai peran yang sangat penting sebagai
Kemudian dalam keadaan saat ini Pemkab HSU tentunya berusaha sabaik mungkin untuk meningkatkan pencegahan atas tindak pidana korupsi di Jajaran Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
