Penulis: drg H Isnur Hatta MAP (akademisi dan praktisi kesehatan)
Sampai saat ini, perhatian publik sebagian besar masih mengarah seputar perkembangan Covid-19, masih sama seperti hari, minggu dan bulan sebelumnya, tren kasus yang terus meningkat, perilaku masyarakat yang masih abai terhadap penerepan protokol kesehatan.
Seolah tiada masalah besar pandemi ini, meski banyak tahu korban berjatuhan tiap hari, puluhan bahkan ratusan orang, sebagian diantaranya pejuang kesehatan. sementara para pemimpin dan wakil rakyat ( MPR, DPR) sampai saat ini masih sibuk dengan masalah usulan RUU HIP (Rancangan Undang Undang Haluan Ideologi Pancasila) yang diubah menjadi RUU PIP, ( Rancangan Undang-Undang Pembinaan Ideologi Pancasila).
Seolah itu semua menunjukkan perilaku yang perhatian terhadap KEBAIIKAN DAN NASIB BANGSA, sementara langkah konkritnya yang ditunggu rakyat sebagai WUJUD PENGAMALAN PANCASILA untuk mengentaskan dari musibah pandemi dan himpitan ekonomi tidak kunjung jelas bentuknya.
Seringkali kita menyaksikan bagaimana masyarakat kurang tepat dalam menyikapi masalah seputar pandemi Covid-19 ini, mulai dari abainya menerapkan protokol Covid-19, mengucilkan penderita Covid-19, pengambilan paksa jenazah Covid-19, tidak mau dilakukan pemeriksaan rapid test, serta tidak pedulinya dengan keadaan sekitar.
Masyarakat tidak bisa disalahkan karena KETERBATASAN WAWASAN DAN PENGETAHUAN yang didapatnya, ini semua AKAN TERUS TERJADI selama MINIM UPAYA PEMBERDAYAAN KEPADA MEREKA, apalagi bila para pemimpin DIPUSAT MAUPUN DIDAERAH, PRIORITAS KEBIJAKANNYA TIDAK MENJAWAB KEBUTUHAN RIIL RAKYATNYA.
PEMBERDAYAAN adalah kata kunci bagi penyelesaian pandemi Covid-19 ini, baik untuk pemimpin maupun masyarakatnya.
Semua potensi yang ada dimasyarakat harus diberdayakan, selama ini fokus utama penanggulangan pandemi Covid-19 berfokus pada upaya kuratifnya, berupa pengobatan dan semua pendukungnya. UPAYA PROMOTIF DAN PREVENTIF TIDAK BANYAK TERSENTUH, MASIH BERPARADIGMA SAKIT, sehingga anggaran sebanyak apapun, tidak akan pernah mencukupinya.
Karena KASUS BARU COVID-19 TERUS BERMUNCULAN. Sebenarnya kebijakan bagus sudah ada, seperti, tertuang lewat Keputusan Menteri Kesehatan RI no. Hk.02.02/Menkes/52/2015 Tentang Program Indonesia Sehat.
BagaimanaProgram Indonesia sehat itu dicapai melalui tiga pilar, yaitu: 1. Penerapan PARADIGMA SEHAT. 2. Penguatan LAYANAN KESEHATAN dan 3. Pelaksanaqn JKN. Penerapan paradigma sehat dengan strategi pengarusutamaan kesehatan dalam pembangunan dengan PENGUATAN UPAYA PROMOTIF, PREVENTIF serta PEMBERDAYAAN MASYARAKAT. Dalam kasus pandemi Covid-19 ini, tidak MAKSIMAL UPAYA YANG DILAKUKAN, TIDAK JELAS ARAH YANG HENDAK DICAPAI, sementara penguatan layanan kesehatan lewat peningkatan akses pelayanan kesehatan, optimalisasi sistim rujukan dan peningkatan mutu layanan, sudah cukup baik dikerjakan.
Perilaku masyarakat yang masih abai dengan protokol Covid-19 merupakan cerminan TIDAK TERGARAPNYA PARADIGMA SEHAT OLEH PEMERINTAH, apalagi perkembangan terbaru informasi dari WHO, virus Corona ini tidak lagi penularan lewat hanya DROPLET INFECTION tapi sudah AIR BORNE INFECTION, artinya virus ini bila dikeluarkan oleh penderita atau OTG (Orang Tanpa Gejala) dapat bertahan lama berjam-jam diudara, terjadi penularan lebih mudah, sehingga WAJIB HUKUMNYA sebenarnya bila berada diluar rumah, MENGGUNAKAN MASKER dan penerapan protokol kesehatan lebih ketat lagi.
Paradigma sehat merupakan upaya yang harus dilakukan oleh pemerintah lewat upaya PEMBERDAYAAN MASYARAKATNYA dengan melakukan INTERVENSI SASARAN berupa ADVOKASI PADA PIMPINAN PEMERINTAHAN, MELAKUKAN BINA SUASANA MASYARAKAT dengan penguatan RT, RW, Desa serta melakukan GERAKAN MASYARAKAT pada unsur lapisan mayarakat terkecil yakni KELUARGA.
Semua upaya pemberdayaan itu harus cepat dilakukan, bagaimana kita bisa menyelamatkan mereka yang tidak sakit tapi belum tentu sehat dengan jumlah ratusan juta penduduk dapat diselamatkan agar tidak sakit, sementara yang sakit diberikan layanan sebaik-baiknya agar cepat sehat, dengan menerapkan PARADIGMA SEHAT melalui PROMOSI KESEHATAN dan penguatan layanan kesehatan.
Ketidakjelasan kebijakan pemerintah dan tidak fokusnya wakil rakyat dalam mengemban amanah hanya akan menambah lamanya penderitaan rakyat. Apakah derita rakyat akan terus berlanjut dan berkepanjangan? Wallahu alam. (*)
