 |
| Asisten I Setda HSU Ir H Supomo saat mengenakan tanda peserta usia Launching Kedai Kopi Desa. |
- Kurangi resiko kesalahan dalam tata kelola pemdes.
AMUNTAI - Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan desa yang baik atau good governance, maka upaya koordinasi, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah desa harus terus terlaksana. Hal tersebut tengah digencarkan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa atau DPMPD Kabupaten Hulu Sungai Utara.
Dengan harapan semangat pelaksanaan UU Desa untuk Kesejahteraan Rakyat Dapat Terwujud. Sejak program dana desa diselenggarakan pada tahun 2015 silam, masih diperlukan perbaikan dan pengembang dalam beberapa sektor. Pengetahuan dan pemahaman terkait pengelolaan dana desa yang terbilang besar itu, ditahun keempat penyelenggaraan, masih menjumpai aparat desa yang bermasalah hukum.
Maka dari itu, DPMPD HSU belum lama ini telah melakukan terobosan dan inovasi dalam pembinaan pemerintahan desa yaitu layanan "Kedai Kopi Desa" atau akronim dari Klinik Edukasi Asistensi, Konsultasi dan Pusat Informasi Desa.
 |
| Kegiatan |
Bahkan program ini telah di Launching secara resmi oleh Bupati HSU H Abdul Wahid HK yang diwakili Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Ir H Supomo pada Selasa (7/5) tadi. Dimana dihadiri langsung 10 camat yang ada di wilayah HSU termasuk kepala seksi kecamatan dan ketua persatuan kepala desa se HSU.
Kepala Bidang Pemerintahan Desa DPMPD Rijali Hadi SSTP MAP pada Radar Banjarmasin Rabu (8/5) menjelaskan layanan Kedai Kopi Desa ini sangat penting untuk dilaksanakan mengingat pedes merupakan ujung tombak pemerintah yang langsung berhadapan dengan masyarakat.
Sehingga wajib pengetahuan dan kemampuan dan keterampilan menjadi hal utama yang harus dimiliki penyelenggara pemerintahan desa. "Program ini akan memberikan layanan Edukasi, Asistensi, Konsultasi dan Informasi kepada aparat desa, Kecamatan bahkan masyarakat HSU pada umumnya," kata Rijali yang juga merupakan Ketua Tim Layanan Kedai Kopi Desa pada wartawan koran ini.
Diharapkan tutup mantan Sekcam Sungai Tabukan tersebut program ini dapat meningkatkan pemahaman aparat desa pada regulasi terkait tata kelola pemerintahan desa. Sehingga target resiko pelanggaran karena ketidak pemahaman dapat diminimalkan. "Kami kedepannya akan terus meningkatkan layanan ini dengan sarana dan prasarana penunjang serta bekerjasama dengan ahli P3MD Kabupaten HSU selaku Narasumber Pendamping," lengkapnya.
Sementara itu, Bupati H Abdul Wahid HK melalui Asisten I Setda HSU Ir Supomo mengatakan atas nama pemerintahan sangat mengapresiasi kehadiran layanan Kedai Kopi Desa ini. Mudahan tujuan untuk memberikan pemahaman pada aparatur desa bisa berjalan dengan baik. "Pemda sangat mendukung terobosan seperti ini," singkatnya. (*)
Sumber : Radar Banjarmasin
Penulis : Muhammad Akbar
Editor :Abai
