 |
Ketua HMI Cabang Amuntai Nor Azqia Rahman menyampaikan pernyataan sikap terkait dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran dan evaluasi penanganan karhutla di Kalsel, di Sekretariat HMI Amuntai, Selasa (21/10). |
AMUNTAI – Dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dinilai belum menunjukkan penanganan serius terhadap kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Selatan.
Ketua Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Amuntai, Nor Azqia Rahman, mendorong evaluasi menyeluruh. Tidak hanya soal karhutla, etika komunikasi pejabat publik juga disoroti.
“Persoalan yang menyangkut keselamatan masyarakat tidak boleh disikapi sebatas rutinitas birokrasi. Dua tahun pemerintahan harus jadi momentum pembuktian bahwa kehadiran negara benar-benar dirasakan, terutama saat darurat,” ujarnya, Selasa (21/10).
Karhutla Bukan Sekadar Musiman
Menurut Azqia, karhutla di Kalsel tidak bisa terus dipandang sebagai persoalan musiman. Perhatian baru muncul ketika asap sudah menyelimuti permukiman.
Jika kebakaran terus berulang, efektivitas pencegahan patut dipertanyakan. Mulai pengawasan hingga penegakan hukum.
Pemerintah, kata dia, tidak cukup hanya mengerahkan pemadam saat api membesar. Akar persoalan harus dievaluasi, penyebab diungkap berdasarkan pemeriksaan, dan pihak yang terbukti bertanggung jawab ditindak tanpa pandang bulu.
“Masyarakat tidak seharusnya terus menanggung risiko gangguan kesehatan, pendidikan, dan ekonomi akibat persoalan yang semestinya bisa dicegah,” tegasnya.
Etika Pejabat Jadi Sorotan
Di tengah ancaman karhutla, etika pejabat publik juga tidak boleh diabaikan.
Azqia menilai, pernyataan yang terkesan meremehkan keadaan dan tidak sensitif terhadap penderitaan warga justru memperdalam kekecewaan publik.
“Jangan sampai pejabat lebih sibuk membangun narasi pembelaan daripada menjelaskan persoalan dan mempertanggungjawabkan hasilnya. Jabatan itu amanah, bukan ruang untuk menuntut penghormatan tanpa evaluasi,” ucapnya.
Ia menekankan pentingnya keterbukaan, empati, dan tanggung jawab dalam setiap pernyataan pejabat.
Desak Transparansi
HMI Amuntai menilai kritik mahasiswa dan masyarakat adalah kontrol demokrasi yang sah. Pemerintah harus siap menerima pertanyaan kritis soal efektivitas kebijakan.
Dalam penanganan karhutla, publik berhak mendapat informasi terbuka. Mulai titik api, kualitas udara, upaya pencegahan, proses hukum, hingga perlindungan kelompok rentan.
“Tanpa transparansi dan evaluasi yang bisa diperiksa publik, pernyataan keberhasilan berisiko kehilangan makna,” ujarnya.
Mahasiswa, lanjut Azqia, harus mengawal kebijakan dengan kritik objektif, berbasis fakta, dan disertai solusi. Tidak hanya merespons, tetapi juga mengkaji akar masalah dan menyerap aspirasi warga.
Ia juga mengingatkan pentingnya tanggung jawab bermedia sosial. Mahasiswa perlu meluruskan informasi keliru, mencegah disinformasi, dan membangun diskusi publik yang sehat. ***
Upload: Tim