 |
| Rapat paripurna DPRD HSU terkait APBD 2027 yang dihadiri Bupati HSU H Sahrujani Wabup Hero Setiawan, Ketua DPRD HSU H Fadillah dan Wakil Ketua H Mawardi Rabu (21/10/2026). |
AMUNTAI – Bupati Hulu Sungai Utara (HSU) H. Sahrujani didampingi Wakil Bupati Hero Setiawan menghadiri Rapat Paripurna DPRD HSU dengan agenda penyampaian jawaban kepala daerah atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027..
Rapat paripurna yang berlangsung di lantai 2 Gedung DPRD HSU tersebut dipimpin langsung Ketua DPRD HSU H. Fadillah, serta dihadiri Sekretaris Daerah H. Adi Lesmana, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), para asisten, kepala satuan kerja perangkat daerah (SKPD), kepala bidang di lingkungan Sekretariat Daerah, serta undangan lainnya.
Dalam penyampaiannya, Bupati Sahrujani menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada seluruh fraksi DPRD HSU atas berbagai saran, masukan, kritik, dan dukungan yang disampaikan terhadap rancangan APBD Tahun Anggaran 2027.
Menurutnya, pandangan umum fraksi-fraksi DPRD menjadi bagian penting dalam proses penyempurnaan perencanaan anggaran daerah agar kebijakan pembangunan yang ditetapkan dapat menjawab kebutuhan masyarakat dan dilaksanakan sesuai dengan prioritas pembangunan.
“Pemerintah Daerah menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas segala saran, masukan, serta dukungan yang diberikan oleh fraksi-fraksi DPRD terhadap Raperda APBD Tahun Anggaran 2027,” demikian disampaikan Sahrujani dalam jawaban kepala daerah.
Sahrujani menegaskan, penyusunan APBD 2027 diarahkan untuk mendukung pembangunan daerah yang berorientasi pada penguatan potensi unggulan, peningkatan perekonomian masyarakat, serta pemerataan pelayanan publik.
Hal tersebut sejalan dengan tema Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027, yakni “Pengembangan Sumber Daya Unggulan yang Mendorong Perekonomian Masyarakat dan Daerah.”
Tema tersebut juga selaras dengan RPJMD Kabupaten HSU Tahun 2025–2029 dalam mewujudkan visi HSU Bangkit, yaitu Hulu Sungai Utara yang Berkeadilan, Unggul, dan Kreatif sebagai Pusat Agrominapolitan Penopang Logistik Kalimantan Selatan.
Sejumlah program prioritas yang menjadi perhatian pemerintah daerah pada Tahun Anggaran 2027 meliputi penyediaan dan pengembangan sarana serta prasarana pertanian, pengelolaan perikanan budidaya, peningkatan sarana distribusi perdagangan, pemasaran pariwisata, dan berbagai program lain yang mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.
Perkuat Pertanian dan Perikanan
Dalam sektor pertanian, Pemerintah Kabupaten HSU terus berupaya melindungi petani dari risiko perubahan iklim, seperti banjir dan kekeringan, yang berpotensi menyebabkan kerugian usaha tani.
Upaya tersebut dilakukan melalui fasilitasi Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP), bantuan alat dan mesin pertanian, penyediaan pompa air, pembangunan embung, rehabilitasi jaringan irigasi, serta pembersihan saluran air bersama para petani.
Selain itu, pemerintah daerah juga berupaya menekan biaya produksi dan menjaga kestabilan harga hasil pertanian melalui penyaluran benih padi unggul, bantuan alat dan mesin pertanian, serta pemantauan harga komoditas utama di pasaran.
Sementara di sektor perikanan, pemerintah daerah memberikan dukungan kepada kelompok pembudidaya ikan, kelompok usaha bersama perikanan tangkap, kelompok pengolah dan pemasar hasil perikanan, serta kelompok masyarakat pengawas sumber daya perikanan.
Pemberian bantuan dilaksanakan berdasarkan persyaratan yang berlaku, termasuk ketentuan administrasi dan legalitas kelompok. Pemerintah daerah juga terus mendorong pengembangan ekonomi berbasis pesantren melalui Program One Pesantren One Product.
Di sisi lain, sosialisasi mengenai sistem penangkapan ikan yang lestari dan ramah lingkungan terus dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga keberlanjutan sumber daya perikanan serta mencegah praktik illegal fishing.
PAD Ditargetkan Meningkat, Belanja Tetap Mengutamakan Pelayanan Publik
Dalam penjelasan mengenai kondisi keuangan daerah, Sahrujani menyampaikan bahwa proyeksi pendapatan daerah secara keseluruhan mengalami penurunan, terutama akibat berkurangnya proyeksi pendapatan transfer dibandingkan Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp63,28 miliar atau 5,11 persen.
Namun demikian, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun Anggaran 2027 ditargetkan mencapai Rp168,34 miliar, meningkat Rp16,49 miliar atau 10,86 persen dibandingkan anggaran tahun sebelumnya.
Proyeksi pendapatan daerah tersebut akan kembali disesuaikan dalam pembahasan RAPBD dengan mengacu pada alokasi Transfer ke Daerah (TKD) yang ditetapkan pemerintah pusat.
Dalam kondisi tersebut, pemerintah daerah tetap berkomitmen agar penyesuaian belanja tidak mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Pengalokasian belanja akan berpedoman pada prioritas daerah dalam RKPD Tahun 2027, dengan tetap mengupayakan pemenuhan belanja wajib dan mengikat, Standar Pelayanan Minimal (SPM), serta ketentuan mandatory spending, terutama pada bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pertanian, dan pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Terkait permintaan fraksi-fraksi DPRD mengenai capaian program Tahun 2026, kendala pelaksanaan kegiatan, langkah perbaikan, serta rincian alokasi dan mekanisme evaluasi bantuan sosial, Sahrujani menyampaikan bahwa hal-hal tersebut akan dibahas lebih lanjut dalam rapat kerja berikutnya.
Perhatian terhadap Penanggulangan Bencana dan Pelayanan Kesehatan
Dalam bidang penanggulangan bencana, pemerintah daerah melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) telah melaksanakan berbagai langkah pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), antara lain sosialisasi, pemasangan baliho imbauan, pembentukan Desa Tangguh Bencana (Destana), serta pelatihan relawan.
Pemerintah daerah juga memiliki peta wilayah rawan bencana sebagai dasar menentukan lokasi prioritas pencegahan dan penanganan karhutla. Adapun kebutuhan anggaran untuk pembasahan lahan akan dikoordinasikan lebih lanjut bersama BPBD dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah.
Usulan dukungan anggaran bagi pemadam kebakaran swasta dan relawan pada prinsipnya mendapat perhatian, dengan tetap mempertimbangkan pemenuhan belanja wajib dan ketersediaan anggaran.
Sementara dalam bidang kesehatan, Sahrujani berharap RSUD Pambalah Batung segera menyusun perencanaan kebutuhan alat kesehatan, peralatan medis, tempat tidur pasien, serta sarana penunjang lainnya untuk mendukung operasional gedung rawat inap yang baru.
Peningkatan kualitas pelayanan rumah sakit dan puskesmas, ketersediaan obat-obatan, kecukupan tenaga kesehatan, pemerataan akses layanan kesehatan, serta antisipasi risiko infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) akibat kabut asap juga menjadi perhatian dalam penyusunan prioritas anggaran daerah.
Melalui penyampaian jawaban kepala daerah tersebut, Pemerintah Kabupaten HSU menegaskan bahwa berbagai masukan DPRD akan menjadi bahan dalam pembahasan lanjutan Raperda APBD Tahun Anggaran 2027.
Sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD diharapkan dapat menghasilkan kebijakan anggaran yang terarah, realistis, dan sesuai kebutuhan masyarakat, sehingga pembangunan di Kabupaten Hulu Sungai Utara dapat berjalan berkelanjutan serta memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.
PROKOPIM HSU/IPN/DPRD
Upload: Tim