 |
| Hadir membuka kegiatan Bupati HSU H Sahrujani |
AMUNTAI – Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) terus memperkuat kesiapsiagaan dalam menghadapi potensi bencana, termasuk menyiapkan langkah pemulihan yang terencana dan tepat sasaran bagi masyarakat terdampak. Upaya tersebut diwujudkan melalui kegiatan Sosialisasi Pembentukan Tim Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2026, yang dilaksanakan di Mess Negara Dipa, Amuntai, Rabu (21/10/2026).
Kegiatan tersebut dibuka oleh Bupati Hulu Sungai Utara H. Sahrujani, dengan dihadiri Sekretaris Daerah H. Adi Lesmana, Asisten I, Kepala Pelaksana BPBD HSU Karyanadi, Kepala Dinas PUPR HSU Amos Silitonga, Kepala Dinas Pertanian HSU Akhmad Rijani, serta Plt. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup H. Yandi.
Dalam sambutannya, Bupati Sahrujani menegaskan bahwa penanggulangan bencana tidak boleh hanya berfokus pada penanganan saat keadaan darurat, tetapi juga harus disertai perencanaan pemulihan yang terukur, terpadu, dan berkelanjutan.
Menurutnya, karakteristik geografis Kabupaten HSU memerlukan perhatian serius terhadap berbagai potensi kerawanan bencana. Karena itu, pemerintah daerah perlu menyiapkan sistem yang mampu mengidentifikasi dampak bencana sekaligus merumuskan kebutuhan pemulihan masyarakat secara menyeluruh.
“Melalui JITUPASNA, kita dapat mengidentifikasi secara komprehensif tingkat kerusakan, kerugian ekonomi, dampak sosial, serta kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana,” demikian penekanan Bupati dalam sambutannya.
Ia menjelaskan, data yang akurat dan terpadu menjadi dasar penting dalam menentukan kebijakan pemulihan, penganggaran, hingga penyaluran bantuan. Dengan demikian, setiap langkah yang diambil pemerintah dapat lebih tepat sasaran, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Bupati juga menekankan bahwa pembentukan Tim JITUPASNA membutuhkan keterlibatan lintas perangkat daerah. BPBD tidak dapat bekerja sendiri, melainkan harus didukung perangkat daerah yang membidangi infrastruktur, perumahan, kesehatan, pendidikan, sosial, pertanian, perikanan, serta sektor terkait lainnya.
Sinergi tersebut diperlukan agar pengkajian dampak bencana tidak hanya melihat kerusakan fisik, tetapi juga memperhitungkan kerugian ekonomi, terganggunya pelayanan publik, serta dampak sosial yang dirasakan masyarakat.
Lebih lanjut, Sahrujani menyampaikan bahwa upaya tersebut sejalan dengan visi dan misi HSU Bangkit, khususnya dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, responsif, dan akuntabel serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Menurutnya, kehadiran pemerintah harus benar-benar dirasakan masyarakat, terutama ketika warga menghadapi situasi sulit akibat bencana. Pemulihan bukan sekadar membangun kembali fasilitas yang rusak, tetapi juga membantu masyarakat memulihkan kehidupan sosial dan perekonomian mereka.
Untuk mewujudkan hal tersebut, Bupati menekankan tiga hal penting kepada seluruh peserta sosialisasi.
Pertama, membangun satu data pascabencana yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Setiap kerusakan dan kerugian harus didukung hasil pengkajian yang valid sehingga menjadi dasar yang kuat dalam menentukan kebutuhan pemulihan.
Kedua, memperkuat sinergi dan memperjelas peran masing-masing perangkat daerah. Setelah sosialisasi, diperlukan tindak lanjut konkret berupa penguatan kelembagaan tim, pembagian tugas yang jelas, serta kesiapan mekanisme kerja dan pelaporan.
Ketiga, memastikan pemulihan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Pemerintah daerah diharapkan tidak hanya membangun kembali sesuatu yang rusak, tetapi juga mengupayakan kondisi yang lebih aman, tangguh, dan berkelanjutan agar masyarakat dapat segera bangkit.
Bupati berharap kegiatan sosialisasi ini tidak berhenti pada pemahaman regulasi dan mekanisme kerja semata, tetapi menghasilkan komitmen bersama dalam membangun sistem pengkajian kebutuhan pascabencana yang siap digunakan ketika diperlukan.
“Melalui koordinasi dan data yang akurat, kita ingin memastikan bahwa setiap langkah pemulihan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat terdampak. Dengan demikian, masyarakat dapat kembali menjalani kehidupan secara lebih baik, aman, dan berkelanjutan,” menjadi semangat yang ditekankan dalam kegiatan tersebut.
Melalui pembentukan Tim JITUPASNA, Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara diharapkan semakin siap menghadapi tahapan pemulihan setelah bencana, dengan dukungan koordinasi lintas sektor dan perencanaan yang matang.
Semangat HSU Bangkit pun diharapkan semakin nyata melalui upaya melindungi masyarakat, mempercepat pemulihan, dan membangun Kabupaten Hulu Sungai Utara yang lebih tangguh dalam menghadapi berbagai risiko bencana.
PROKOPIM HSU/IPN