 |
| Aksi dialogis |
AMUNTAI — Suara mahasiswa Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Se-Kalimantan Selatan Wilayah 3 akhirnya didengar. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama para mahasiswa di Ruang Rapat Lantai 2 Gedung Baru DPRD HSU, Kamis (24/9/2026).
Pertemuan ini menindaklanjuti surat resmi BEM dengan nomor 14/BEMSEKALSEL/IX/2026. Aksi yang semula berlangsung di depan kantor DPRD kemudian berlanjut ke ruang dialog terbuka. Para mahasiswa mengangkat keluhan warga, salah satunya lewat poster bertuliskan tegas: "Jangan tutup mata dengan harga BBM".
Dalam pertemuan itu, perwakilan mahasiswa menyampaikan tuntutan mendesak kepada Pemda dan DPRD HSU, mencakup dua isu utama:
Karhutla & Kabut Asap
- Mendesak langkah nyata agar HSU bebas dari ancaman kebakaran hutan dan lahan serta kabut asap
- Jaminan keselamatan dan kesehatan masyarakat dari dampak asap
- Informasi terbuka dan berkala dari tim penanganan karhutla
- Kepastian langkah penanganan di lapangan
- Penguatan peran pemerintah desa lewat program Desa Tangguh Bencana (DESTANA)
- Penindakan tegas pelaku pembakaran lahan serta penyediaan posko kesehatan yang memadai
Stabilitas & Keterjangkauan Harga BBM
- Transparansi kinerja Satuan Tugas (Satgas) BBM
- Menjaga harga tetap terjangkau, terutama di wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar)
- Penataan harga di tingkat pengecer serta pemerataan distribusi
Sekretaris Daerah (Sekda) HSU H. Adi Lesmana menegaskan pemerintah tidak berdiam diri. Selain perencanaan jangka panjang dalam RPJMD, tim teknis terus bekerja di lapangan setiap hari.
"Kondisi HSU yang berada di dataran rendah membuat kabut asap juga kerap datang dari wilayah tetangga. Sementara itu, Posko BPBD sudah beroperasi penuh sejak 7 September 2026 dengan patroli rutin ke kawasan rawan," ujar Sekda.
Pemkab HSU juga mengusulkan penambahan armada — kendaraan operasional, sepeda motor, hingga tangki air — dalam APBD Perubahan untuk menjangkau medan sulit. Bantuan sarana juga sudah disetujui dari BNPB Pusat. Terkait Satgas BBM, Pemkab bersama dinas terkait terus menyusun langkah agar hasilnya nyata dirasakan warga.
Sementara itu, DPRD HSU menyatakan dukungan penuh terhadap aspirasi dan pengawasan kritis dari mahasiswa. DPRD berkomitmen mendorong penguatan anggaran agar penanganan karhutla berjalan maksimal.
Para mahasiswa juga sepakat mendesak aparat penegak hukum menindak tegas oknum yang sengaja membakar lahan. Sinergi antara Pemda, DPRD, dan mahasiswa diharapkan melahirkan solusi nyata bagi seluruh masyarakat HSU.
Sumber: IPN/DPRD HSU
