 |
| Foto bersama |
AMUNTAI – Kualitas pelayanan publik di RSUD Pambalah Batung Amuntai kembali menjadi sorotan dalam Forum Konsultasi Publik (FKP) 2026. Meskipun RSUD telah berupaya meningkatkan pelayanan, keluhan terkait Sistem Jaminan Sosial Nasional (BPJS) masih menjadi catatan penting yang perlu penanganan serius..
Ketua Komisi II DPRD HSU, H. Mukhsin Haita, menegaskan pentingnya inovasi dalam meningkatkan pelayanan RSUD Amuntai. Ia menyoroti persoalan BPJS yang kerap menimbulkan keresahan di masyarakat. "Keluhan yang sering terjadi yakni BPJS, sementara yang bertanggung jawab namun yang terhakimi yakni RSUD PB," tuturnya. Menurutnya, komunikasi yang baik dengan masyarakat perlu digalakkan, termasuk dalam mengedukasi penggunaan dana pendamping yang kembali dianggarkan tahun ini.
 |
| Presentasi |
Terkait isu pelayanan, H. Mukhsin Haita juga mengingatkan agar Unit Gawat Darurat (IGD) dapat memprioritaskan penanganan pasien. Ia berpesan agar RSUD PB Amuntai senantiasa meningkatkan pelayanan demi kepuasan masyarakat.
Peningkatan kapasitas tempat tidur menjadi salah satu solusi yang tengah diupayakan. Kepala Dinkes HSU dr. Moch Yandi Friyadi memaparkan, dengan jumlah penduduk sekitar 220 ribu jiwa, ketersediaan 125 ranjang saat ini masih belum ideal. Rencana pembangunan 265 ranjang tambahan menggunakan APBD 2026/2027 diharapkan dapat meminimalisir waktu tunggu pasien untuk mendapatkan kamar perawatan.
Walaupun standar kepuasan pasien menjadi hal yang sulit diukur secara pasti, namun seluruh pihak yang hadir sepakat untuk terus berupaya keras meningkatkan akuntabilitas dan kualitas pelayanan RSUD PB Amuntai. Peningkatan SDM melalui beasiswa kesehatan dan penempatan tenaga ahli yang tepat sasaran juga menjadi prioritas manajemen RSUD agar pelayanan yang diberikan semakin ramah dan efektif.
