 |
| Bupati HSU H Sahrujani |
Banjarbaru — Bupati Hulu Sungai Utara (HSU), H. Sahrujani, menyampaikan komitmen kuat Pemerintah Kabupaten HSU dalam menangani persoalan banjir saat menghadiri kegiatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2026–2027 yang digelar di Gedung KH. Idham Chalid, kawasan Komplek Kantor Gubernur Kalimantan Selatan.
Di hadapan Gubernur Kalimantan Selatan H. Muhidin dan para kepala daerah se-Kalimantan Selatan, Bupati Sahrujani mengungkapkan bahwa sekitar dua bulan lalu telah dilaksanakan rapat koordinasi (rakor) terkait penanganan banjir di wilayah HSU yang juga dihadiri langsung oleh gubernur.
Dalam penyampaiannya, Sahrujani menegaskan bahwa penanganan banjir harus dilakukan secara komprehensif dan berkelanjutan. Ia menjelaskan bahwa pemerintah daerah telah menganggarkan kegiatan penyudetan sungai sepanjang 10 kilometer melalui APBD murni tahun 2026.
“Namun, total kebutuhan penyudetan sungai mencapai sekitar 40 kilometer. Kami berharap dukungan dari pemerintah provinsi agar sisa pekerjaan ini dapat segera direalisasikan,” ujarnya.
Lebih lanjut, Sahrujani menekankan bahwa apabila persoalan banjir dapat ditangani dengan cepat dan efektif, maka Kabupaten HSU akan mampu memperkuat sektor ketahanan pangan, khususnya di bidang pertanian.
Selain itu, Bupati HSU juga menyampaikan rencana pengembangan komoditas unggulan daerah, yakni itik Alabio. Ia mengungkapkan bahwa keterbatasan sumber daya alam di HSU menjadi tantangan tersendiri, sehingga diperlukan dukungan program dari pemerintah provinsi maupun pusat.
“Kami berharap provinsi dapat menurunkan program-program strategis ke HSU. Di sisi lain, kami juga akan terus proaktif menjemput program ke pemerintah pusat,” tambahnya.
Menanggapi hal tersebut, Gubernur Kalimantan Selatan, H. Muhidin, memberikan apresiasi atas langkah-langkah yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten HSU. Ia memahami keterbatasan anggaran yang dimiliki daerah dan menyatakan komitmennya untuk mendukung upaya penanganan banjir secara bersama-sama.
“Kita akan laksanakan penanganan ini secara kolaboratif bersama balai sungai,” ujar Muhidin.
Kegiatan RKPD 2026–2027 ini menjadi momentum penting dalam memperkuat sinergi antara pemerintah kabupaten/kota dengan pemerintah provinsi guna mendorong pembangunan yang berkelanjutan di Kalimantan Selatan.
TIM PROKOPIM SETDA HSU/IPN
Upload: Tim
