 |
| Bupati H Abdul Wahid HK saat menyampaikan penjelasan eksekutif mengenai Pertanggungjawaban APBD tahun 2018 di hadapan legislatif siang tadi. |
IPN - AMUNTAI - Rapat paripurna yang bertempat di Aula DPRD Hulu Sungai Utara tentang Penyampaian Penjelasan Kepala Daerah mengenai Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten tahun 2018. Rapat ini, dihadiri 20 anggota DPRD dan dipimpin Ketua DPRD setempat H. Syahrujani didampingi Wakil Ketua I Mawardi SH. MM, Wakil Ketua II Faturrahim.
Adapun Rancangan Peraturan Daerah yaitu tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah HSU 2018 disampaikan Bupati HSU , H. Abdul Wahid HK. Dimana Penyampaian Pertanggungjawaban Rancangan Peraturan Daerah ini merupakan tugas pemerintahan yang wajib dilaksanakan setiap tahun anggaran.
Sebagaimana yang diamanatkan peraturan perundang undangan pasal 320 ayat 1 UUD No. 23 Th. 2014 tentang pemerintah Daerah yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 tahun 2015. Kemudian Pasal 194 ayat 1 tentang peraturan pemerintah no. 12 Th. 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah.
 |
| Momen |
 |
| Berjabat tangan dalam suasna fitrah pasca Idul Id |
secara resmi rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban tahun Anggaran 2018 yang meliputi laporan realisasi anggaran negara konsolidasi atas laporan keuangan satuan kerja Perangkat daerah Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
"Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang baik diperlukan adanya variasi dari instansi pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi pada masyarakat," sampainya.
Disimpulkan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan salah satunya adalah dengan menyajikan laporan keuangan dan laporan realisasi anggaran. Rapat paripurna berjalan lancar dihadiri juga Wabup HSU H. Husairi Abdi, Lc, Forkopimda, para Asisten, Staf Ahli, serta sejumlah undangan, unsur Ormas yang ada di HSU. (*)
Sumber : Diskominfo HSU
Editor : Bai
