 |
| Bupati HSU H Abdul Wahid HK saat membuka kegiatan |
 |
| Foto kegiatan |
IPN - Amuntai - Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) bersama Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan (BPKP), Polri dan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) menggelar workshop evaluasi sistem tata kelola keuangan desa dengan aplikasi siskudes versi 2.0, bertempat Aula Idham Chalid, Rabu (6/3).
Kegiatan workshop dihadiri, Bupati, Wakil Bupati Hulu Sungai Utara, Ketua DPR HSU, unsur Forkopimda, Kepala SKPD terkait, Camat, Lurah dan Kepala Desa se Kabupaten Hulu Sungai Utara.
Workshop ini mengambil tema "Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa yang Partisipatif, Transparan dan Akuntabel Dengan Menggunakan Aplikasi Siskudes".
Bupati Hulu Sungai Utara H. Abdul Wahid HK setelah membuka secara resmi acara workshop menyampaikan, harapan kegiatan workshop ini menjadi pengerahuan baru dalam pengelolaan keuangan desa.
Selain itu wahid juga mengatakan, tahun 2017 Kepala Desa dan Bupati mendapatkan undangan dari Istana sebagai perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan dimana Kepala Desa di Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam pengelolaan keuangan desa sudah menggunakan aplikasi Siskudes yang sudah konek dengan lembaga pemeriksa.
Wahid juga menambahkan, sistem pengelolaan keuangan desa dari tahun ke tahun semakin dituntut partisipatif, transparan, dan akuntabel.
"Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara juga sudah mendapatkan 3 kali opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI" ujar Wahid.
"Pengakuan dari pemerintah pusat ini mengindikasikan bahwa dalam mempertanggung jawabkan anggaran desa ini dengan baik, berharap ini akan juga baik dalam pengelolaan keuangan desa" tambah Wahid.
Adapun yang lain, dana desa di Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2019 dikucurkan sebesar 174 Milyar yang dipakai oleh 214 desa di Kabupaten Hulu Sungai Utara.
"setiap satu desa menerima sekitar 800 juta sampai 1'3 Milyar" tutur Wahid.
Wahid juga mengatakan, keberadaan dana desa sangat memberikan dampak positif bagi masyarakat dalam peningkatan kemajuan bagi desa, perekonimiam di desa dan berbagai fasilitas umum yang ada di desa.
Wahid mengingatkan kepada seluruh masyarakat memberikan dukungan kepada jajaran pemerintahan desa masing masing, kepala desa harus memberikan dukungan maksimal kepada pemerintah kabupaten dan begitu juga pemerintah provinsi hingga pemerintah pusat.
"Sinergitas dari pemerintah desa, Kabupaten, Provinsi hingga pusat selalu semakin terbina dengan baik hingga masa akan datang" pungkas Wahid.
Narasumber kegiatan tersebut, anggota DPR RI komisi 11 Ir. H. Ahmadi Noor Supit, M,BA, Kepala Subditorat perwakilan BPK RI Sarjono, Kasubdit Tipikor Ditreskrimsus Polda Kalsel AKBP M. Muchdori, Direktur Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Wilayah 1 Adi Gemawan.(*)
Sumber : Dikominfo HSU
Editor : Abai
