Sekjen PSI Sebut Soeharto Sumber KKN



IPN – Jakarta. Sekretaris Jenderal Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Raja Juli Antoni yang menyebut Presiden Kedua RI Soeharto sebagai sumber korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). menyatakan, tidak ada yang bisa menampik bahwa Soeharto merupakan simbol KKN. Kader Muhammadiyah itu menuturkan, semua aktivis pada 1998 melengserkan Soeharto juga karena alasan KKN yang merajalela.

Hal itu disampaik Raja Juli Antoni menanggapi pernyataan Prabowo soal korupsi di Indonesia ibarat kanker stadium empat. Prabowo sampaikan itu dalam forum 'The World in 2019 Gala Dinner' yang diselenggarakan oleh majalah The Economist di Hotel Grand Hyatt Singapura, Selasa lalu. 



"Itu kan fakta politik. Coba tanya semua orang yang aksi 1998, kenapa turunkan Pak Harto. Ada tiga alasannya, korupsi, kolusi dan nepotis. Dia memang presiden yang kami turunkan karena itu," kata Antoni di Kantor DPP PSI, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Jumat (30/11/2018).

Antoni mengaku tidak khawatir dirinya dilaporkan ke polisi atas ucapannya sebagaimana yang akan dialami oleh politisi PSI Ahmad Basarah. Pasalnya, kata dia, hal tersebut merupakan fakta politik dan sejarah yang pernah terjadi di Indonesia.

Partai Berkarya pun bereaksi menanggapi pernyataan Raja Juli Antoni  tersebut. Ketua DPP Berkarya Badaruddin Andi Picunang menyatakan, tuduhan Antoni itu sangat serius dan bisa berimplikasi hukum.

Menurut Badaruddin, Partai Berkarya sedang mencermati pihak-pihak yang patut dipolisikan karena menghina Pak Harto. Lebih lanjut Badaruddin menyebut pihak-pihak yang melontarkan tuduhan ke Pak Harto adalah Partai Komunis Indonesia (PKI). Sebab, katanya, orang beragama tentu akan takut dosa.

“Mereka tidak takut dosa. Agamanya apa, ya? Jangan-jangan ideologinya sama dengan PKI. Kok mantan presiden kita dihina begitu," tegasnya.

Badaruddin menilai pernyataan Antoni berpeluang memecah belah bangsa. Sebab, katanya, bagaimanapun banyak mengidolakan presiden yang berkuasa selama 32 tahun itu.

"Pak Harto memang diturunkan salah satunya karena KKN mau dikurangi, tetapi sami mawon (sama saja, red) juga sampai kini. Toh, KKN merajalela di mana-mana. Jangan terlalu suka menyudutkan dan mencap Pak Harto dengan berbagai istilah yang tidak senonoh,” tegasnya.

Badaruddin menambahkan, jika ada istilah bapak korupsi tentu akan ada pertanyaan lain. Misalnya bapak dan ibu PKI.

“Lalu muncul pertanyaan di lapangan lalu, siapa bapak dan ibu PKI, kalau ada bapak korupsi? Siapa simbol PKI bila ada simbol korupsi?" jelas dia

Subscribe to receive free email updates: