 |
| RDP dengan Komisi III dan Dinas Terkait |
Amuntai – Komisi III DPRD Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) mendorong pemerintah daerah untuk lebih serius dan optimal dalam menangani persoalan persampahan, mulai dari peningkatan sarana dan prasarana hingga pengembangan sistem pengelolaan sampah yang berpotensi memberikan nilai ekonomi bagi masyarakat.
Hal tersebut menjadi salah satu perhatian dalam Rapat Kerja Komisi III DPRD HSU bersama jajaran eksekutif, yakni Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Dinas Perpustakaan dan Kearsipan serta Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (Perkim-LH), dalam rangka pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027. Rapat berlangsung pada Jumat (13/11/2026), pukul 13.30 Wita hingga selesai, bertempat di Ruang Rapat Gedung Baru Lantai II DPRD HSU.
Rapat dipimpin Ketua Komisi III DPRD HSU, Munawari, S.Sos., didampingi Wakil Ketua Komisi III Hj. Erlyn Febrina serta anggota Komisi III H. Norani, S.H., M.H.
Dalam pembahasan tersebut, Ketua Komisi III Munawari menekankan pentingnya menyusun kajian yang komprehensif terkait pengelolaan sampah agar penanganannya tidak hanya berorientasi pada pengangkutan dan pembuangan, tetapi juga mampu memberikan manfaat ekonomi dan membuka peluang lapangan pekerjaan bagi masyarakat.
Menurutnya, persoalan sampah perlu ditangani melalui perencanaan yang matang, disertai koordinasi lintas perangkat daerah serta dukungan penganggaran yang memadai.
"Perlu kita kaji bagaimana pengelolaan sampah ini bisa dilakukan dengan baik. Mari kita cari solusi dan koordinasikan bersama, termasuk terkait kebutuhan anggarannya yang akan kita upayakan. Ke depan, pengelolaan sampah ini juga diharapkan dapat menyerap tenaga kerja, sehingga bukan hanya menjadi persoalan yang harus diselesaikan, tetapi juga bisa menjadi potensi pendapatan dan lahan pekerjaan bagi masyarakat," ungkap Munawari.
Sejalan dengan hal tersebut, Komisi III juga memberikan perhatian khusus kepada Dinas Perkim-LH agar menyiapkan perencanaan kebutuhan armada pengangkutan sampah secara terukur. Perencanaan tersebut diharapkan dapat memuat jumlah armada yang dibutuhkan berdasarkan volume sampah dan kondisi wilayah pelayanan di Kabupaten HSU, sehingga penanganan sampah dapat berjalan lebih efektif dan menjangkau seluruh kawasan yang memerlukan pelayanan.
Wakil Ketua Komisi III, Hj. Erlyn Febrina, turut menyoroti bahwa persoalan sampah merupakan pekerjaan rumah klasik yang dihadapi hampir seluruh daerah. Namun demikian, penanganannya tidak boleh dianggap sebagai persoalan rutin semata, mengingat kebersihan dan pengelolaan lingkungan turut memengaruhi penilaian pemerintah daerah dalam upaya meraih penghargaan Adipura.
Ia menilai, ketersediaan armada, sistem pengangkutan, serta kesadaran masyarakat harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari strategi penanganan sampah. Oleh karena itu, Dinas Perkim-LH diharapkan dapat menyusun perencanaan kebutuhan armada secara realistis dan menyesuaikannya dengan kondisi geografis serta karakteristik wilayah HSU.
Selain kawasan permukiman, perhatian juga diarahkan pada wilayah pelabuhan dan kawasan yang berada di sepanjang aliran sungai. Menurut Hj. Erlyn, penanganan sampah di kawasan tersebut perlu direncanakan secara khusus karena masih ditemukan kebiasaan masyarakat membuang sampah ke sungai maupun bantaran sungai.
Salah satu wilayah yang menjadi perhatian adalah Kecamatan Danau Panggang yang memiliki potensi wisata unggulan, termasuk wisata kerbau rawa. Kawasan tersebut perlu mendapatkan perhatian dalam pengelolaan kebersihan lingkungan agar tetap terjaga, asri, dan mampu memberikan kenyamanan bagi masyarakat maupun pengunjung.
Keberadaan destinasi wisata yang memiliki daya tarik alam dan budaya lokal harus didukung dengan sistem pengelolaan sampah yang memadai. Dengan demikian, potensi pariwisata daerah dapat terus dikembangkan tanpa mengabaikan kelestarian lingkungan.
Komisi III berharap Dinas Perkim-LH bersama perangkat daerah terkait dapat menyusun langkah konkret, mulai dari pemetaan kebutuhan armada, peningkatan pelayanan pengangkutan, hingga penyiapan konsep pengolahan sampah yang memiliki nilai manfaat. Sementara itu, koordinasi dengan Dinas PUPR juga diperlukan untuk mendukung aspek infrastruktur dan fasilitas penunjang sesuai kewenangan masing-masing.
Melalui pembahasan APBD Tahun Anggaran 2027 ini, Komisi III DPRD HSU berharap program penanganan persampahan dapat menjadi salah satu prioritas yang direncanakan secara terarah dan berkelanjutan. Upaya tersebut diharapkan tidak hanya mampu menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat, tetapi juga mendorong tumbuhnya peluang ekonomi baru serta meningkatkan daya tarik kawasan wisata di Kabupaten Hulu Sungai Utara.
Sumber: Sekretariat DPRD HSU/IPDN
Penulis: Ogah
Upload: Tim