Oleh: Kadarisman
Presidium Majelis Daerah KAHMI Tabalong
Suatu kesempatan, komedian Cak Lontong sedang berduaan dengan budayawan Sujiwo Tejo. Kesempatan itu digunakan untuk bertanya kepada Tejo, "Setujukah Anda pengalaman adalah guru terbaik?" Maka, Tejo menjawab, "Saya setuju."
Cak Lontong tidak setuju. Ia mengatakan, yang tepat adalah kita tetap bisa berguru sekalipun belum pernah punya pengalaman, yakni dapat belajar dari pengalaman orang lain.
Kita tidak harus mengalami jatuh dari motor untuk tahu bahwa hal itu bisa membuat terluka dan kesakitan. Pengalaman siapa pun bisa jadi pelajaran, sekalipun kita belum pernah mengalaminya.
Dalam perspektif Al-Hikam, misalnya, kita dapat belajar dari sebuah pohon dengan tetap sebagai manusia, tanpa harus menjadi pohon lebih dahulu.
Syekh Ibnu Athaillah mengumpamakan, pohon yang kuat bukan yang besar dan tinggi, tetapi pohon yang bibitnya ditanam di tanah dan akarnya menancap ke dalam tanah kerendahan.
Seperti filosofi kurma yang fase tumbuh pertamanya bukan ke atas, tetapi menancap ke dalam tanah. Delapan minggu setelah ditanam, kurma seperti tidak tumbuh menyembul ke permukaan, namun akar tunggangnya telah menghujam mencari sumber air untuk tumbuh.
Pohon yang menjulang instan seolah diburu waktu untuk tinggi justru lupa mengakar. Berfokus hanya bertumbuh dan melupakan tempat pijakan sejatinya bertujuan tumbang lebih cepat.
Namun terkadang, persoalan kita bukan soal kesiapan akar sebagai penopang, karena pragmatisme selalu berbicara menciptakan kesempatan. Pohon yang dipaksa besar dan meninggi rentan roboh dan menimpa orang lain sebagai korban. Padahal pohon belum berbuah. Belum memberi manfaat apa-apa.
Apa pun di dunia ini, tak ada yang tidak usai. Akar yang kuat atau tidak, sama-sama punya kesempatan tumbuh dan waktu selesai yang pasti. Pembedanya hanya proses bagaimana tumbuhnya, durasi keberadaan, dan manfaatnya selama hidup. Semuanya akan kembali seperti semula: ketiadaan. Ada yang tersisa, yakni kisah dan kenangan. Kenangan baik atau sebaliknya, kisah keburukan.
Demikian dalam politik. Bulan November tahun 2026 ini, panggung politik kita mencatat satu peristiwa penting. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyatakan mundur dari tampuk kekuasaan. Apa yang publik catat juga tentang penyebab keputusan itu diambil: proses pendahuluan yang dinilai cacat hukum.
Panggung politik tak ubahnya dracin di aplikasi Melolo. Ia tak ubahnya sinema kehidupan yang sedang diperankan para politisi di depan layar TV.
Dramaturgi yang disuguhkan dengan adegan kesedihan, air mata, kepedulian, dan keberpihakan pada rakyat tak ubahnya akting belaka. Satu-satunya yang nyata dan murni hanyalah kepentingan dan kekuasaan.
Gibran didapuk sebagai wapres atas sebuah pinangan. Namun, pinangan itu terhalang aturan. Penguasa saat itu mengondisikan aturan agar Gibran dan pasangannya dapat segera diusung ke pelaminan.
Semua sadar, proses kilat menyulap persyaratan ketika itu menyimpan problem politik dan hukum. Tetapi semua partai pengusung sepakat, sulap-menyulap itu semua sudah dilakukan secara konstitusional.
Sikap konsekuen partai pengusung, seperti Gerindra, Golkar, Demokrat, dan PAN tetap sepakat hingga 12 November 2026. Bedanya, sepakat untuk memakzulkan. Wapres yang dulu mereka usung sepakat mereka turunkan di tengah jalan.
Pada 23 November, Gibran secara resmi undur diri dari jabatan wakil presiden. Itu keputusan menyelamatkan kepentingan yang terakhir. Dengan begitu, Gibran masih punya hak pensiun, rumah, dan pengamanan Paspampres sebagai mantan wapres. Jika dimakzulkan, Gibran mengalami zonk semata.
Ini keputusan kalkulasi kepentingan yang sadar ketika peluang dan kesempatan sudah tertutup, bukan keputusan negarawan. Karena jika keputusan negarawan pasti sedari awal menolak semua proses yang diduga oleh banyak pihak sebagai hasil pembegalan konstitusi.
Dari Mas Wapres, kita belajar bahwa politik selalu berbicara kepentingan dan kekuasaan. Tak ada sekutu dan musuh yang abadi. Mereka selalu dipertautkan oleh transaksi posisi dan kalkulasi pragmatis, bukan oleh kepentingan bangsa dan rakyat, kecuali bualan semata.
Itulah sebabnya politik tak boleh baper. Publik sejatinya pengendali kekuasaan yang dapat membedakan praktik politik dagelan dan politik kebangsaan.
Politik baper terjadi sebab publik hanya direcoki dramaturgi politik yang hanya tampak di depan panggung. Simpatisan yang selama ini menjadi korban persona di depan layar tidak pernah mengerti di baliknya: aktor politik bersitegang di luar, menyeruput kopi berbagi kue di dalam. Sementara publik bertukar benci dan caci maki.
Dari sini kita belajar watak politik kita demikian adanya. Fitrah kehidupan juga begitu dinamikanya. Setiap kekuasaan selalu menemui fase akhir untuk berhenti. Gak boleh memaksa membuat periode ketiga dan cara menyusupkan kuda troja.
Upaya memaksa diri bisa membuat khilaf dalam perbuatan. Kuda troja bisa saja tersandung penyadapan ilegal, misalnya. Sekali lagi itu misalnya, yang bisa jadi keputusan offside karena mengira kekuasaan dapat langgeng tanpa batas.
Jadi, sadarlah untuk tidak terbelah menyikapi dinamika politik yang semuanya produk persona, topeng semata, ideologi simbol, dan retorika semata yang dikemas dramatis untuk memobilisasi emosional publik.
Berhenti fanatis dan mengultuskan siapa pemimpin kita, tapi fokuslah untuk melihat substansi politik yang dapat mewujudkan kehidupan rakyat lebih baik dan lebih mudah, bukan makin buruk dan sulit.
Saatnya publik belajar lebih rasional agar politik tidak bikin baper. Pemimpin politik di semua level boleh dipilih dan diberhentikan, tapi negara tak terganti, tapi pelayanan publik lebih pasti, tapi di rumah sakit tidak lama antre, dan tapi pajak tidak naik lagi, kecuali mahar jujuran karena itu bisa dinegosiasikan hahaha***
Upload: Tim