 |
| Momen pembukaan kegiatan Bimtek |
Amuntai - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Hulu Sungai Utara (HSU) mempertegas komitmennya dalam mentransformasi tata kelola aset daerah agar lebih transparan, akuntabel, dan efisien.
Mewakili Bupati HSU H. Sahrujani, Wakil Bupati HSU Hero Setiawan secara resmi membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) Pemindahtanganan Barang Milik Daerah (BMD) serta Focus Group Discussion (FGD) Penghapusan Aset Daerah pada Selasa (28/7/2026).
Kegiatan strategis yang diselenggarakan Pemkab HSU ini dihadiri jajaran pejabat penting daerah, di antaranya Kepala BPKAD Kabupaten HSU Muchtar Kusumaatmaja, SE., Ak., ME., Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi dan Keuangan Husni Thamrin, S.Sos., M.AP., Asisten Administrasi Umum Najeriansyah, SST., M.AP., Kabag Umum Setda HSU Abu Musyafa Ahmad, ST., M.Eng., serta Kabid Aset BPKAD HSU Agus Mustafa Ahmad. Selain itu, hadir pula perwakilan KPKNL Banjarmasin Dita Angelia Dwi Hastuti dan Pak Yuseri selaku narasumber, jajaran APIP Kabupaten HSU, serta seluruh pengurus barang pengguna dari SKPD se-Kabupaten HSU.
Perkuat Akuntabilitas dan Opini BPK
Mewakili Bupati H. Sahrujani, Wabup Hero Setiawan dalam paparan nya menyampaikan bahwa Barang Milik Daerah (BMD) merupakan elemen vital dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Kerapian dan keabsahan administrasi aset menjadi penentu utama dalam mempertahankan nilai serta penilaian opini dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
"Tata kelola aset yang akuntabel, transparan, dan efisien bukan lagi sekadar kewajiban administratif, melainkan sebuah kebutuhan mutlak demi mewujudkan tata pemerintahan yang bersih dan berwibawa di bumi agung HSU," tegas Wabup Hero Setiawan saat menyampaikan arahan Bupati.
Langkah ini menjadi bentuk komitmen berkelanjutan Pemkab HSU dalam melakukan pembenahan tata kelola, khususnya pada siklus penataan dan penertiban aset pasca-penggunaan.
Solusi Konkret Mengatasi Penumpukan Aset Rusak Berat
Salah satu isu mendesak yang disorot dalam Bimtek dan FGD kali ini adalah keberadaan armada kendaraan dinas non-operasional yang mengalami rusak berat. Kondisi fisik yang tidak lagi layak dinilai sangat tidak efisien jika terus membebani anggaran pemeliharaan daerah.
Bila terus dibiarkan, penumpukan aset non-produktif ini tidak hanya mengaburkan validitas data aset, tetapi juga membebani neraca keuangan daerah. Oleh karena itu, mekanisme penjualan dan penghapusan BMD dipandang sebagai solusi strategis dan langkah cepat yang harus segera direalisasikan sesuai koridor hukum.
Pengurus Barang Merupakan Ujung Tombak
Wabup menyampaikan instruksi Bupati agar seluruh peserta dan pengurus barang pengguna mengikuti seluruh rangkaian kegiatan secara serius dan proaktif.
Ujung Tombak Pengelolaan: Pengurus barang memiliki peran sentral sebagai garda terdepan dalam mencatat, mengamankan, dan mengelola BMD di setiap unit kerja.
Optimalisasi Pelatihan: Peserta diminta mendalami materi teknis yang disajikan, mulai dari metode penilaian aset, pemberkasan persiapan penjualan, hingga tata cara lelang secara legal.
*Apresiasi Sinergitas: Pemkab HSU menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada KPKNL Banjarmasin dan APIP HSU atas pendampingan berkelanjutan dalam mengawal penataan aset daerah.
TIM PROKOPIM HSU/IPN
