 |
| Rapat koordinasi sekretariat DPRD HSU |
Amuntai - Sekretaris DPRD Hulu Sungai Utara Drs M Syarif Fajerian Noor M Si layangkan intruksi kepada seluruh karyawan dan karyawati Sekretariat DPRD dalam rangka pertemuan dengan agenda rapat koordinasi membahas pelaksanaan program kegiatan Sekretariat DPRD Tahun 2026 di Ruang Rapat Gedung Baru lantai 2 pada Rabu (7/1/2026).
Selain Kepala Bagian Umum dan Keuangan H Reza Luthfi serta Kepala Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan Ida Ruswati, rapat ini turut dihadiri para ASN di lingkungan Sekretariat DPRD yang mencakup Pegawai Negeri Sipil (PNS) juga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Penuh Waktu maupun Paruh Waktu dari staf unsur tiga bagian pada Sekretariat DPRD HSU.
Dalam forum ini, Sekretaris DPRD mengucapkan terimakasih atas kehadirannya sekaligus memberi apresiasi atas kontribusi kinerja yang diberikan individu atau tim dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya untuk mencapai tujuan bersama organisasi sehingga dapat tercapainya realisasi belanja Sekretariat DPRD Tahun 2025 sebesar 92%. Hal ini menunjukkan efisiensi, ketepatan perencanaan, dan kerja keras tim yang solid.
"Dan saya juga mengucapkan selamat dan sukses atas dilantiknya PPPK Paruh Waktu, semoga turut bisa memberi dukungan kinerjanya demi kesuksesan dalam tugas dan tanggung jawab kita bersama untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD," tambahnya.
Selanjutnya, masing-masing bagian diberikan kesempatan untuk menyampaikan hal-hal terkait pembahasan lebih lanjut untuk program kegiatan Sekretariat DPRD di Tahun 2026, agar melalui rapat koordinasi ini diharapkan segala kendala atau hambatan yang pernah terjadi sebelumnya dapat dibahas secara terbuka guna mencari solusi yang tepat untuk kedepannya.
H Reza Luthfi selaku Kepala Bagian Umum dan Keuangan, dalam kesempatan ini mengingatkan bahwa dalam rangka memasuki masa-masa menjelang pemeriksaan Inspektorat dan BPK yang akan dihadapi dalam waktu dekat, ia meminta kepada para staf yang bertugas untuk dapat segera mempersiapkan data dan dokumen secara lengkap, harus akurat, sesuai, dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga dengan mempersiapkan hal-hal tersebut diharapkan proses pemeriksaan dapat berjalan lancar dan menghasilkan perbaikan nyata pada pengelolaan keuangan dan pemerintahan daerah.
Sumber: IPN/Humas Bagian Persidangan dan Perundang-undangan Sekretariat DPRD HSU
Uploder: Tim
