 |
| Anggota Komisi II DPRD HSU Junaidi S,Sos saat mencecar pihak terkait program MBG di Kabupaten HSU |
Amuntai – Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) menggelar rapat kerja bersama Satuan Pelaksana Program Indonesia Pintar (SPPI) dan Satuan Tugas (Satgas) Makan Bergizi Gratis (MBG), Senin (17/09/2025).
Rapat tersebut difokuskan pada evaluasi pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis di Kecamatan Amuntai Tengah dan Amuntai Selatan yang sudah running
Ketua Komisi II DPRD HSU, Mukhsin Haita menegaskan bahwa evaluasi ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPRD untuk memastikan program pemerintah dapat berjalan sesuai dengan ketentuan serta tepat sasaran. Menurutnya, pelaksanaan MBG harus benar-benar memberikan manfaat nyata bagi peserta didik di daerah.
“Program Makan Bergizi Gratis merupakan upaya mulia untuk meningkatkan kesehatan dan semangat belajar anak-anak kita. Karena itu, kualitas dan ketepatan pelaksanaannya harus menjadi prioritas utama,” ujarnya.
Dalam rapat tersebut, sejumlah persoalan mengemuka, di antaranya keterlambatan distribusi makanan, standar kandungan gizi, serta koordinasi teknis dengan pihak sekolah dan penyedia jasa katering. Anggota Komisi II menekankan perlunya pengawasan yang lebih ketat agar makanan yang diterima peserta didik tetap terjamin kualitas dan higienitasnya.
Anggota Komisi II DPRD HSU, Junaidi, S.Sos, menegaskan bahwa pihaknya akan terus mendorong adanya perbaikan berkelanjutan dalam program MBG.
“Kami ingin memastikan anak-anak di Amuntai Tengah dan Amuntai Selatan serta seluruh wilayah di HSU benar-benar mendapatkan makanan yang bergizi, higienis, dan tepat waktu. Jangan sampai ada keluhan dari sekolah atau orang tua yang merasa program ini tidak sesuai harapan. Komisi II akan mengawal penuh agar manfaat program ini dirasakan langsung oleh masyarakat,” tegas anggota Fraksi PKB tersebut.
Perwakilan Satgas MBG menyampaikan komitmennya untuk terus melakukan perbaikan, baik dari sisi manajemen distribusi maupun pemantauan kualitas. Sementara itu, SPPI menilai sinergi dengan pihak sekolah dan pemerintah daerah sangat diperlukan agar program tidak hanya bersifat seremonial, tetapi benar-benar dirasakan manfaatnya oleh siswa.
Komisi II DPRD HSU berkomitmen untuk terus melakukan pendampingan dan pengawalan terhadap pelaksanaan program MBG. Evaluasi rutin akan dijadwalkan guna memastikan pelaksanaan program di masa mendatang semakin baik dan sesuai dengan harapan masyarakat. (**)
Sumber: Info Publik News
Uploder: Tim
